Menanti Keputusan Akhir KPU soal Nasib Oesman Sapta Odang...

Mereka berinisiatif mendatangi Kantor KPU pada 30 November 2018. Kepada KPU mereka menyampaikan pandangan bahwa tak ada pertentangan antara putusan MK, MA, dan PTUN.

Putusan MK dan MA, kata Gugum, substansinya sama, yaitu melarang anggota partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Tetapi, dalam pandangan MA, penerapan aturan tersebut tidak bisa dilakukan pada Pemilu 2019.

Sebab, putusan MK mengenai aturan itu muncul di tengah-tengah tahapan pencalonan anggota DPD.

5. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) yang diketuai oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD

Mahfud bersama 7 pakar hukum mendatangi Kantor KPU, Senin (3/12/2018).

Ia menyarankan KPU untuk mengambil keputusan yang paling dekat dengan konstitusi dalam hal syarat pencalonan anggota DPD.

Sebab, menurut Mahfud, induk dari semua hukum di Indonesia adalah konstitusi.

Selain itu, Mahfud juga menyarankan KPU untuk mengambil keputusan secara independen.

Keputusan tersebut nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak mengganggu jalannya konstitusi.

6. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan

Bagir Manan mendatangi Kantor KPU bersamaan dengan Mahfud dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Bagir menyarankan KPU untuk mempertimbangkan sejumlah risiko sebelum mengambil keputusan soal pencalonan OSO sebagai anggota DPD.

Risiko-risiko yang dimaksud, kata Bagir, bukan hanya risiko hukum, tetapi juga risiko sosial, hingga politik.