Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Anggap Sistem Integritas Parpol Bisa Lawan Racun Demokrasi

Kompas.com - 04/12/2018, 12:51 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai sistem integritas partai politik (SIPP) yang diusulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melawan racun demokrasi. Racun yang dimaksud adalah korupsi politik.

"Untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi dan sistem pemerintahan yang efektif tadi, ya langkah ini yang diinisiasi oleh KPK, (bisa) memangkas, memerangi racun demokrasi tadi," kata Tjahjo dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Bertemu Bawaslu dan DKPP Rabu Besok, KPU Akan Singgung Pakta Integritas Parpol

Menurut Tjahjo, baik pemerintah dan KPK tak bisa mencampuri internal partai.

Ia menekankan pentingnya inisiatif partai memperkuat integritas dengan melakukan perbaikan di tata kelola dana partai, rekrutmen dan kaderisasi serta penegakan etika.

"Jadi kembali ke integritasnya, monggo masing-masing partai yang menentukan sumber dananya dari mana, proses rekrutmennya gimana, kaderisasinya gimana. Itu terserah pada partai, KPK kan udah mendatangi parpol, temen-temen parpol sudah datang ke KPK juga," katanya.

Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia

Di sisi lain, Tjahjo juga mengingatkan bagi para kader yang masuk dalam ranah eksekutif dan legislatif untuk menjauhi area rawan korupsi, seperti perencanaan dan pembahasan anggaran, pengadaan dan pembelian barang atau jasa, perizinan, hingga jual beli jabatan.

"Soal partai politik kami serahkan ke partai sendiri untuk mengatur dirinya, rambu-rambunya kan ada. Dalam konteks korupsi jelas waspadai area rawan korupsi, dipahamilah," katanya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah pernah mengatakan, dalam sistem integritas politik ini, ada sejumlah poin yang menjadi sorotan KPK untuk diperbaiki oleh 16 parpol peserta Pemilu 2019.

Baca juga: Sambut Hari Antikorupsi, KPK Gelar Konferensi Pemberantasan Korupsi

Pertama, perbaikan akuntabilitas pengelolaan dana parpol menjadi penting mengingat dana itu bersumber dari uang rakyat. Partai harus bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selain itu, KPK juga berharap ada penegakan etika internal partai politik. Penegakan etika dinilai strategis guna menjaga kepercayaan masyarakat ketika para kadernya masuk dalam ranah eksekutif dan legislatif.

Alasannya, masyarakat menginginkan ranah eksekutif dan legislatif diisi oleh orang-orang berintegritas.

"Hal ketiga yang menjadi sorotan adalah rekrutmen partai politik. Nah, ini penting agar untuk posisi krusial di parpol tidak tiba-tiba diisi oleh orang-orang karena kedekatannya dengan pimpinan parpol atau karena pemilikan kekayaan atau aset. Jangan sampai itu terjadi," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/11/2018) malam.

Baca juga: KPK, KY, dan MA Diminta Petakan Potensi Korupsi di Pengadilan

Parpol, kata dia, harus memperbaiki pola rekrutmen sesuai standar atau kriteria yang proporsional.

Dengan demikian, setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam parpol dan maju sebagai calon pemimpin bagi masyarakat. Selain itu, proses kaderisasi parpol juga berlangsung dengan sehat.

"Sistem integritas partai politik yang merupakan perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik untuk menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas dan meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan," katanya.

Kompas TV Saat kontestasi merebut suara untuk Pemilu 2019 makin intens. Di tengah upaya memenangi Pileg dan Pilpres partai politik punya dinamikanya masing-masing. Mulai jadi ujian soliditas koalisi hingga pertimbangan untuk mementukan kembali haluan partai. Lantas, bagaimana sejumlah partai politik meniti jalannya agar selamat dari ancaman kegagalan memenuhi persyaratan ambang batas parlemen? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio KompasTV sudah ada Jurhum Lantong, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Hadir pula Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humprey Jemat. Dan di sambungan telepon sudah bergabung Arwani Thomafi, Waketum PPP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com