600 Hari Kasus Novel, Jokowi Belum Berniat Bentuk TGPF

Kompas.com - 04/12/2018, 11:23 WIB
 Presiden Jokowi dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi dalam peringatan hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta, Selasa (4/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum berniat membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Jokowi mengaku masih mempercayakan penyidikan kasus tersebut kepada Polri meski sudah 600 hari belum juga menemukan titik terang.

"Selama Kapolri belum menyampaikan seperti ini (angkat tangan) ke saya, ya silakan ditanyakan ke Kapolri," kata Jokowi saat ditanya pembentukan TGPF kasus Novel, usai menghadiri acara hari antikorupsi sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: 600 Hari Penyerangan Novel Baswedan, Komitmen Jokowi Kembali Ditagih

Jokowi mengaku, baru-baru ini mendapat laporan terbaru mengenai perkembangan kasus ini dari Polri, yang juga sudah bekerja sama dengan KPK, Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM.

Namun, saat ditanya seperti apa perkembangan kasus ini, Jokowi enggan menjawab. Ia meminta wartawan menanyakan langsung kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

"Silakan tanyakan ke Kapolri," kata Jokowi.

Pada Minggu (2/12/2018), tepat 600 hari sudah wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal. Hingga saat ini, belum ada satupun pelaku yang dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Pegawai KPK yang tergabung dalam Wadah Pegawai (WP) kembali menuntut komitmen Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus ini.

Baca juga: Novel Baswedan Kembali Minta Presiden Bentuk TGPF Terkait Kasus Penyerangannya

"Kami keluarga besar KPK hampir putus asa harus ke mana untuk mencari keadilan. Presiden tidak menunjukkan tindakan yang tegas dan konkret, seakan-akan tidak memiliki kuasa apa pun sebagai pemimpin negara untuk membongkar kasus Novel," ujar Ketua WP KPK Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis, Minggu.

Menurut Yudi, berbagai protes dari masyarakat sampai pengiriman surat dari keluarga Novel Baswedan dan pegawai KPK sama sekali tidak direspon oleh Jokowi.

Salah satunya terkait permintaan agar Presiden segera membentuk tim independen atau tim pencari fakta.

Pegawai KPK menilai, janji penegakan hukum hanya menjadi angan di kasus Novel Baswedan.

KOMPAS Sejumlah Kasus yang Ditangani Novel Baswedan



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X