Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Staf Khusus Presiden Minta Dubes Saudi Klarifikasi soal Twitnya

Kompas.com - 04/12/2018, 11:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Keagamaan Internasional Siti Ruhaini Dzuhayatin meminta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib segera berkomunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal itu terkait twit Osamah melalui akun Twitter-nya, yang mengatakan, reuni 212 di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018), merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

"Saya mendorong Dubes Osamah mengklarifikasi langsung ke NU, bertandang ke PBNU untuk menjelaskan cuitannya tersebut sebagai sesama saudara Muslim, dalam suasana ukhuwah Islamiyah," ujar Ruhaini kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Stafsus Presiden: Cuitan Dubes Saudi Tidak Pas

Jika diperlukan, menurut dia, Dubes Osamah seharusnya meminta maaf kepada NU karena penyebutan organisasi menyimpang.

Ruhaini berpendapat, twit Osamah itu bersifat personal, bukanlah resmi atas nama negara Arab Saudi.

Ia sebenarnya menyayangkan mengapa Osamah menyampaikan hal tersebut. Sebab, selain twit itu bersifat mencampuri dinamika sosial politik Indonesia, hal itu dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang duta besar.

Oleh karena itu, klarifikasi dan permintaan maaf sangat dibutuhkan saat ini.

"Kita berharap persoalan yang sifatnya personal ini tidak sampai berimbas pada hal-hal yang sudah bagus. Kami harap ini selesai secara ukhuwah Islamiyah. Apalagi ini tahun politik ya," ujar Ruhaini.

Menurut Ruhaini, Kementerian Luar Negeri RI sudah menempuh jalur diplomatik dengan berupaya memanggil Osamah. Ruhaini menghargai upaya Kemenlu.

Baca juga: GP Ansor dan PBNU Protes Kicauan Dubes Arab Saudi soal Reuni 212

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penyelesaian secara diplomatik juga harus diikuti dengan penyelesaian secara personal.

"Saya mendukung upaya Kemenlu. Yang ditempuh Kemenlu adalah jalur diplomatik. Tentunya Ibu Menlu mewakili Presiden sudah menjadi tugasnya untuk memanggil. Tetapi saya melihat masalah ini masih bisa diselesaikan secara personal. Saya mendorong Dubes mengklarifikasi ke NU," ujar Ruhaini.

"Apabila memang karena ada ketidaktahuan Beliau dan sebagainya, tentunya dalam Islam ada kekhilafan, harus meminta maaf," lanjut dia.

Menanggapi twit Osamah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas melayangkan protes terhadap kicauan Osamah. 

"Kami mengharapkan klarifikasi dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi atas Unggahan tersebut. Organisasi kami telah disebutkan sebagai organisasi yang menyimpang secara aqidah dalam materi unggahan," ujar Yaqut seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).

Yaqut menjelaskan, bendera yang dibakar oleh salah satu anggota GP Ansor pada acara Peringatan Hari Santri di Limbangan Garut Jawa Barat, 22 Oktober 2018 lalu merupakan bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pemerintah juga telah menyatakan melalui beberapa pemberitaan di media massa bahwa bendera itu adalah bendera HTI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com