Staf Khusus Presiden Minta Dubes Saudi Klarifikasi soal Twitnya

Kompas.com - 04/12/2018, 11:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Keagamaan Internasional Siti Ruhaini Dzuhayatin meminta Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib segera berkomunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal itu terkait twit Osamah melalui akun Twitter-nya, yang mengatakan, reuni 212 di Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018), merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Ia juga menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.

"Saya mendorong Dubes Osamah mengklarifikasi langsung ke NU, bertandang ke PBNU untuk menjelaskan cuitannya tersebut sebagai sesama saudara Muslim, dalam suasana ukhuwah Islamiyah," ujar Ruhaini kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Stafsus Presiden: Cuitan Dubes Saudi Tidak Pas

Jika diperlukan, menurut dia, Dubes Osamah seharusnya meminta maaf kepada NU karena penyebutan organisasi menyimpang.

Ruhaini berpendapat, twit Osamah itu bersifat personal, bukanlah resmi atas nama negara Arab Saudi.

Ia sebenarnya menyayangkan mengapa Osamah menyampaikan hal tersebut. Sebab, selain twit itu bersifat mencampuri dinamika sosial politik Indonesia, hal itu dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang duta besar.

Oleh karena itu, klarifikasi dan permintaan maaf sangat dibutuhkan saat ini.

"Kita berharap persoalan yang sifatnya personal ini tidak sampai berimbas pada hal-hal yang sudah bagus. Kami harap ini selesai secara ukhuwah Islamiyah. Apalagi ini tahun politik ya," ujar Ruhaini.

Menurut Ruhaini, Kementerian Luar Negeri RI sudah menempuh jalur diplomatik dengan berupaya memanggil Osamah. Ruhaini menghargai upaya Kemenlu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X