Sambut Hari Antikorupsi, KPK Gelar Konferensi Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 03/12/2018, 22:32 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) akan menggelar rangkaian acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 pada Selasa (4/12/2018) hingga Rabu (5/12/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, acara ini untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember setiap tahunnya.

"KPK bersama sejumlah instansi menyelenggarakan Hakordia mulai besok dan lusa selama dua hari, yaitu 4-5 Desember 2018 di Hotel Bidakara. Rencana besok akan dibuka langsung oleh Presiden RI, Pak Joko Widodo," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Baca juga: KPK Akan Undang 16 Ketum Parpol dalam Konferensi Pemberantasan Korupsi

Febri memaparkan, kegiatan ini melibatkan sekitar 57 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, 20 organisasi masyarakat sipil dan pusat kajian antikorupsi. Kemudian, 16 perwakilan partai politik juga akan menghadiri acara tersebut.

Febri mengungkapkan, ada sejumlah fokus utama dalam acara ini. Pertama, pentingnya mendorong partai politik membangun sistem politik berintegritas.

"Ini berangkat dari dua fenomena. Pertama, ada lebih dari 61 persen kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan aktor politik. Kedua, tahun 2019 merupakan tahun ketika kedaulatan rakyat itu diberikan ruang terbuka untuk memilih siapa calon pemimpinnya," kata Febri.

"Sehingga kami memandang perlu momentum ini untuk mendorong sistem integritas partai politik yang lebih baik. Karena itu 16 parpol yang sudah diundang akan menandatangani komitmen bersama melakukan pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi bersama-sama," lanjutnya.

Kedua, KPK menyoroti pentingnya mendorong bisnis yang sehat dan berintegritas. KPK juga akan meluncurkan buku panduan untuk mengelola bisnis yang sehat dan berintegritas.

Baca juga: KPK Gali Dugaan Suap untuk Ubah Aturan Tata Ruang demi Proyek Meikarta

"Ini penting karena di peraturan Mahkamah Agung terkait pidana korporasi, pembentukan lingkungan pengendalian di korporasi menjadi salah satu poin yang dapat dipertimbangkan sebagai kesalahan korporasi kalau melakukan tindak pidana," kata dia.

KPK, lanjut Febri, juga seringkali menemukan praktik suap terkait proyek atau perizinan diduga juga demi keuntungan atau kepentingan korporasi.

"Jadi, ke depan supaya pencegahan (korupsi) ini perlu lebih kuat," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina Agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina Agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Indonesia Berupaya Mandiri Sediakan Vaksin Covid-19

Nasional
Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Pernah Dimintai Rp 900 Miliar oleh Parpol Saat Berniat Nyapres, Rizal Ramli Gugat UU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X