Soal Pencalonan Oesman Sapta, Mahfud MD Sarankan KPU Ikuti Keputusan yang Sejalan UUD 1945

Kompas.com - 03/12/2018, 20:52 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai menjadi pembicara dalam Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Senin (3/9/2018).KOMPAS.com/Andi Hartik Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai menjadi pembicara dalam Pengenalan Studi Mahasiswa Baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Senin (3/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil keputusan yang paling dekat dengan konstitusi dalam hal syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Hal itu disampaikan Mahfud saat bertemu dengan sejumlah komisioner KPU, Senin (3/12/2018) sore.

Menurut Mahfud, induk dari semua hukum di Indonesia adalah konstitusi. Oleh karenanya, ia menyarankan KPU memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2018).
"Bahwa induk dari semua hukum kita itu konstitusi, oleh sebab itu dalam pilihan hukum yang problematik ini tentu kita mengusulkan agar KPU ini memilih opsi yang paling dekat dengan konstitusi," kata Mahfud di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: Soal Kasus Oesman Sapta, KPU Bingung Harus Ikuti MK atau MA

Selain itu, Mahfud juga menyarankan KPU untuk mengambil keputusan secara independen. Keputusan tersebut nantinya harus bisa dipertanggungjawabkan, supaya tidak mengganggu jalannya konstitusi.

Apalagi, mengingat tahapan Pemilu saat ini terus berlangsung dan pemungutan suara akan digelar kurang dari lima bulan lagi.

Mahfud mengatakan pihaknya akan mendukung KPU dengan turut membangun argumen-argumen yang diperlukan dalam pilihan yang nantinya akan diambil lembaga penyelenggara pemilu itu.

Baca juga: KPU Diminta Segera Putuskan Nasib Oesman Sapta

"Kita juga menegaskan KPU harus mengambil keputusan secara independen, tentu di dalam independen itu ada tanggung jawab sehingga agenda konstitusi kita berjalan tidak terganggu malah tambah gaduh karena (pemilu) tinggal 4,5 bulan lagi," tutur mantan Ketua MK itu.

Senada dengan Mahfud, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan yang juga hadir dalam pertemuan menyebut, meskipun mendapat pandangan dari sejumlah pihak lain mengenai persoalan pencalonan anggota DPD, tetapi KPU harus mengambil keputusannya sendiri.

"Tentu saja akhirnya KPU lah yang akan menentukan pilihan yang paling baik. Dengan harapan KPU sudah semestinya sangat memperhatikan pendapat kawan-kawan," kata Bagir.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X