KPK, KY, dan MA Diminta Petakan Potensi Korupsi di Pengadilan

Kompas.com - 03/12/2018, 19:58 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRGedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menilai, perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktik mafia hukum di Pengadilan.

Hal itu ia ungkapkan dalam menanggapi operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Rabu (28/11/2018) lalu.

Menurut Lalola, Mahkamah Agung ( MA) bersama KPK dan Komisi Yudisial ( KY) perlu memetakan ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan korupsi di lembaga peradilan.

"Bersama KPK dan KY, MA dapat melakukan pemetaan terhadap ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan," ujar Lalola kepada Kompas.com, Senin (3/12/2018).


Baca juga: MA Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Aparat Peradilan yang Korupsi

Lalola berpendapat, hasil pemetaaan tersebut nantinya dapat dijadikan rujukan dalam membentuk kebijakan terkait pengawasan.

Pasalnya, kata dia, pengawasan terhadap hakim dan petugas pengadilan belum efektif, meskipun MA telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

"Pemetaan dilakukan agar dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pembinaan dan pengawasan," tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan KPK menangkap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. Selain itu KPK juga menangkap panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan.

Iswahyu, Irwan dan Ramadhan diduga menerima suap untuk kepengurusan perkara perdata. Ramadhan diduga menjadi perantara suap.

Perkara yang dimaksud adalah perkara dengan Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan para pihak, yaitu penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V Dongen serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X