Ombudsman Terima 1.054 Laporan Masyarakat Terkait Persoalan Seleksi CPNS 2018

Kompas.com - 03/12/2018, 12:46 WIB
Komisioner Ombudsman Laode Ida (paling kiri) dalam konferensi pers di Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12/2018)DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Komisioner Ombudsman Laode Ida (paling kiri) dalam konferensi pers di Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI menerima sebanyak 1054 laporan dari masyarakat terkait persoalan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) tahun 2018.

Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui kantor pusat dan perwakilan Ombudsman di daerah-daerah.

"Sebagian besar laporan yang disampaikan ke Ombudsman sudah disampaikan para pelamar kepada instansi penyelenggara, namun belum memperoleh penyelesaian," kata Laode dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Senin (3/12/2018).

Baca juga: Ikuti Tes CPNS, Anthony Ginting Kesulitan Hadapi soal Matematika

Menurut dia, hal itu terjadi karena belum maksimalnya kinerja pengaduan internal di masing-masing instansi terkait.

"Dan ketiadaan mekanisme menyampaikan keberatan atau sanggah pada situs web SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) sehingga para pelamar tidak dapat terlayani dengan baik," kata dia.

Laode memaparkan, masalah yang paling banyak dilaporkan terkait tahapan seleksi administrasi. Ombudsman menerima 949 laporan terkait hal tersebut.

Baca juga: Tontowi: Soal SKD CPNS Lebih Sulit daripada Lawan Ganda Campuran China

Salah satunya menyangkut masalah pengiriman berkas fisik ke instansi yang dilamar peserta seleksi.

"Padahal hal ini tidak perlu dilakukan karena telah menggunakan sistem online melalui situs web SSCN," lata dia.

Selain itu, lanjut dia, Ombudsman juga menemukan permasalahan instansi penyelenggara yang tidak menyebutkan persyaratan secara spesifik dan jelas.

Baca juga: 268 Peserta CPNS Kementerian Luar Negeri Lolos dan Ikuti Tes SKB 

Misalnya, pada formasi penghulu pertama di Kementerian Agama (Kemenag), hanya mencantumkan kualifikasi jenjang pendidikan Strata-1 tanpa menyebutkan formasi itu dikhususkan untuk peserta laki-laki.

"Masalah lainnya di tahap administrasi, tidak jelasnya penentuan istilah rumpun keilmuan, sehingga peserta yang seharusnya memenuhi syarat sesuai formasi yang dibutuhkan menjadi tidak diloloskan," kata dia.

Baca juga: Sejumlah Catatan untuk CPNS 2018

Terakhir, Ombudsman juga menerima laporan atas ketidaksiapan sarana dan prasarana untuk tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis computer assisted test (CAT).

Dari persoalan-persoalan itu, Laode berharap seluruh pihak terkait yang terlibat dalam seleksi CPNS 2018 ini untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X