Bupati Bener Meriah Ahmadi Hadapi Vonis Hakim

Kompas.com - 03/12/2018, 08:57 WIB
Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, dituntut empat tahun hukuman penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comBupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, dituntut empat tahun hukuman penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi akan menjalani sidang pembacaan putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (3/12/2018).

Ahmadi merupakan terdakwa dalam kasus suap terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Sebelumnya, Ahmadi dituntut empat tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ahmadi juga dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tuntutan lainnya, jaksa meminta majelis hakim mencabut hak politik Ahmadi selama tiga tahun usai menjalani pidana pokoknya.

Baca juga: Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Bener Meriah Dicabut

Jaksa menilai, perbuatan Ahmadi tak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Perbuatan Ahmadi juga dinilai menciderai tatanan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Menurut jaksa, Ahmadi menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sekitar Rp 1 miliar secara bertahap. Pemberian uang itu agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi.

Baca juga: Bupati Bener Meriah Ahmadi Dituntut 4 Tahun Penjara

Ahmadi ingin kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2018 di Bener Meriah.

Ahmadi dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X