PDI-P Akui Pernyataan Basarah, "Soeharto Guru Korupsi" Merupakan Kampanye Negatif

Kompas.com - 01/12/2018, 21:43 WIB
Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan. Fabian Januarius KuwadoKetua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah yang menyebutkan Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi di Indonesia dinilai tidak dapat dibawa ke ranah hukum.

Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Panjaitan mengemukakan hal itu dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018) siang.

"Apa yang disampaikan Pak Basarah tidak ada yang salah. Seperti black campaign atau negative campaign, apa yang disampaikan Pak Basarah kategorisasinya adalah negative campaign (kampanye negatif), yang diperbolehkan oleh UU. Jadi, kami tidak terlalu ragu," ujar Trimedya.

Baca juga: Polemik Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDI-P Singgung Posisi Amien Rais

Trimedya merujuk kepada penelitian tentang korupsi di era Soeharto yang dilakukan oleh Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada, Oce Madril, yakni ada 8 keputusan presiden yang dibuat Soeharto demi memperlancar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.

Basarah menambahkan, pernyataannya itu merupakan respons dari pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan, kondisi korupsi di Indonesia seperti penyakit kanker stadium 4. Respons Basarah adalah bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saya dalam kapasitas sebagai TKN yang secara resmi didaftarkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, saya sebagai juru bicara nasional, dibenarkan memberikan penjelasan kepada publik tentang fakta-fakta obyektif yang terjadi. Salah satunya tentang track record dari capres dan cawapres sekaligus sistem yang akan dibangunnya," ujar Basarah.

Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi

"Menurut UU Pemilu itu, kami dibenarkan untuk membangun kontra narasi ketika Pak Prabowo sebagai capres mengampanyekan tentang isu korupsi. Ya saya harus menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya korupsi terjadi di Indonesia," lanjut dia.

Saat menanggapi pernyataan Prabowo soal kondisi korupsi di Indonesia, Basarah menyatakan bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Soeharto  juga merupakan mantan mertua Prabowo. Basarah menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah. 

Pernyataan Basarah merupakan respons atas pernyataan Prabowo Subianto di sebuah forum internasional di Singapura. Prabowo mengatakan, "Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4."

Belakangan, Partai Berkarya berencana untuk melaporkan Basarah ke Polri atas pernyataannya "Soeharto adalah guru korupsi." Saat ini internal Partai Berkarya sedang berkonsultasi dengan keluarga Soeharto terlebih dahulu terkait rencana itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Penantian Panjang Etty Toyib Bebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi...

Nasional
Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Ketua Gugus Tugas: Covid-19 seperti Malaikat Pencabut Nyawa bagi Kelompok Rentan

Nasional
64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

64.958 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspada Kasus Positif yang Belum Terdeteksi

Nasional
UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X