Kompas.com - 01/12/2018, 12:44 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018). Bidik layar instagram @jokowiPresiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa Partai Bulan Bintang (PBB) kemungkinan besar mengikuti arah dukungan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Justru akan sangat mengejutkan bila nanti diputuskan PBB tidak mendukung Jokowi-Ma'ruf," ujar Hendri kepada Kompas.com, Sabtu (1/12/2018).

Sebab, setelah Yusril memutuskan untuk menjadi pengacara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 itu, ia telah berkonsolidasi dan berkoordinasi ke internal terkait pilihan pribadinya tersebut.

Selain itu, suara menolak mendukung Jokowi-Ma'ruf dari internal PBB sendiri semakin berkurang.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana Bogor, Yusril Beri Sinyal Dukungan

Hendri melanjutkan, hal yang patut dipertanyakan apabila PBB secara resmi mendukung Jokowi-Ma'ruf adalah soal apakah dukungan itu diikuti akar rumput PBB sendiri.

"Yang harus dipertanyakan sebetulnya, akan seberapa solid kader dan loyalis PBB menuruti dan sepakat untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf?" ujar Handri.

Menurut Hendri, belum tentu suara akar rumput PBB mendukung Jokowi-Ma'ruf sepenuhnya.

"Sebab, bisa saja dukungan PBB ini menjadi 'spiral of silence' kepada Jokowi ya. Artinya, jangan sampai kelihatannya saja angka pendukungnya bertambah, padahal akar rumputnya enggak mendukung," lanjut dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi dan Yusril Ihza Mahendra, Jumat (30/11/2018) siang, bertemu di Istana Presiden Bogor.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dengan Kawan Lama dan Arah Baru Dukungan PBB...

Seusai pertemuan, Yusril mengatakan, partainya akan menentukan sikap politik di Pemilu 2019 pada Januari 2019 yang akan datang. Iya meyakini, internal partainya akan seiring sejalan dengan pilihan politiknya.

"Untuk internal di PBB tentu ada dinamika, ada pro kontra. Biasalah. Karena itu, kami akan ada rapat koordinasi nasional bulan Januari. Jadi kan sudah panjang waktunya. Mungkin yang marah-marah itu nanti sudah agak tenang, yang ngomel-ngomel sudah mulai mengerti," kata Yusril.

"Jadi, Insya Allah (mendukung Jokowi-Ma'ruf). Kan sudah sama," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Anggota DPR Minta Kasus Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat Diselidiki

Nasional
UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

UPDATE 26 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 60,34 Persen

Nasional
Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Periksa Ubedilah Badrun, KPK Dalami Laporan terhadap Gibran-Kaesang

Nasional
KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka Suap, Gratifikasi dan TPPU

Nasional
UPDATE 26 Januari 2022: 'Positivity Rate' Covid-19 Tembus 15 Persen

UPDATE 26 Januari 2022: "Positivity Rate" Covid-19 Tembus 15 Persen

Nasional
UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

UPDATE 26 Januari: Masih Ada 8.849 Pasien Berstatus Suspek Covid-19

Nasional
KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

KPK Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

Nasional
Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Diduga Lakukan Pencucian Uang Bersama Anaknya

Nasional
Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Bentrokan di Pulau Haruku, Polisi Libatkan Tokoh Masyarakat Maluku untuk Kendalikan Situasi

Nasional
UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

UPDATE 26 Januari: Bertambah 2.582, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.127.662

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.