113 Napi Kabur di Banda Aceh, Pemerintah Didesak Atasi "Overcrowding" Lapas

Kompas.com - 30/11/2018, 21:05 WIB
Anggota Brimob Polda Aceh berjaga di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Lambaro pascakerusuhan di Banda Aceh, Aceh, Jumat (30/11/2018). Polda Aceh memperketat pengamanan Lembaga Permasyarakat Kelas II A Lambaro tersebut dan dari 113 napi yang kabur, sebanyak 26 napi diantaranya berhasil ditangkap kembali dan sisanya sebanyak 87 napi lainnya masih dalam pengejaran aparat keamanan. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.ANTARA/AMPELSA Anggota Brimob Polda Aceh berjaga di Lembaga Permasyarakatan kelas II A Lambaro pascakerusuhan di Banda Aceh, Aceh, Jumat (30/11/2018). Polda Aceh memperketat pengamanan Lembaga Permasyarakat Kelas II A Lambaro tersebut dan dari 113 napi yang kabur, sebanyak 26 napi diantaranya berhasil ditangkap kembali dan sisanya sebanyak 87 napi lainnya masih dalam pengejaran aparat keamanan. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal and Justice Reform ( ICJR) mendesak pemerintah segera menuntaskan permasalahan kepadatan luar biasa atau overcrowding yang terjadi di banyak lembaga permasyarakatan di Indonesia.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju mengatakan, overcrowding itu pula yang menjadi akar permasalahan dari kaburnya 113 napi di Lapas Kelas II A Banda Aceh, Kamis (29/11/2018) petang.

"ICJR menilai, kondisi ini akan terus berlangsung jika pemerintah tidak segera mengatasi akar permasalahan dari seluruh permasalahan yang melingkupi rutan dan lapas di Indonesia, yakni overcrowding," terang Anggara melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Pemerintah Buat Grand Design Penanggulangan Kelebihan Kapasitas Lapas

Anggara menjelaskan, kericuhan yang terjadi sebelum para narapidana kabur dapat disebabkan karena sesaknya lapas.

Menurutnya, Lapas Kelas IIA itu termasuk kategori padat dengan persentase kepadatan sekitar 90 persen.

Itu tampak dari jumlah narapidana yang sebanyak 726 penghuni, semenatra kapasitas total lapas sebanyak 800 warga binaan. Hal ini, dikatakan Anggara, dapat membuat hal sekecil apapun memicu keributan.

Selain itu, menurut Anggara, jumlah petugas sebanyak 10 orang yang berjaga pada saat itu tidak ideal. Jumlah itu menunjukkan, setiap petugas wajib mengawasi sebanyak 70 napi saat kejadian.

"Kondisi ini tentu saja tidak ideal, sebab idealnya, 1 orang penjaga seharusnya hanya mengawasi maksimal 10 orang untuk kemudian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengantisipasi jika terjadi keributan," ungkapnya.

Jika tidak diatasi, peristiwa serupa akan terus terulang dan pengeluaran negara akan semakin besar, misalnya untuk menyediakan sumber daya manusia.

Baca juga: Nasir Djamil: Kepala Lapas Banda Aceh Kurang Pendekatan pada Napi

Untuk itu, ICJR meminta pemerintah membuat tim investigasi terhadap kejadian tersebut. Selain itu, Anggara mengatakan pemerintah dan DPR perlu dengan serius membahas alternatif hukum non-penjara.

Begitu pula dengan aparat penegak hukum agar memaksimalkan hukuman alternatif yang sudah dimiliki Indonesia saat ini, misalnya rehabilitasi dan pidana percobaan.

"Pemerintah dan DPR juga harus mulai untuk melirik perombakan kebijakan pidana yang sangat punitif dengan pendekatan penjara, ke arah restoratif yang lebih mengedepankan penyelesaian pemulihan," jelasnya.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Close Ads X