Cak Imin: Kalau Jokowi Menang, PKB Bisa Dapat Menkominfo

Kompas.com - 30/11/2018, 18:12 WIB
Ketum PKB Muhaimin Iskandar saat menutup Festival Hari Santri 2018 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (30/11/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetum PKB Muhaimin Iskandar saat menutup Festival Hari Santri 2018 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut bahwa partainya bisa mendapat jatah Menteri Komunikasi dan Informatika jika pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memenangi Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menutup Festival Hari Santri 2018 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: PKB Targetkan Jokowi-Maruf Raih 60 Persen Suara di Jawa Barat

Awalnya, Muhaimin bicara mengenai keinginan untuk memperbaiki infrastruktur di pesantren-pesantren. Salah satu infrastruktur yang dinilai sangat penting tapi kurang memadai adalah jaringan internet atau WiFi.


"Jangankan pesantren, DPP PKB Wifi-nya lemot itu terjadi. Makanya saya apresiasi PKB Jabar menyebar 6000 spot WiFi gratis. Nanti kita juga akan sebar di pesantren," kata Muhaimin disambut tepuk tangan para santri yang datang dari berbagai daerah.

"Apalagi kalau tahun depan Pak Jokowi menang, PKB bisa dapat Menkominfo, nah tambah gratis tis tis tis," tambah politisi yang akrab disapa Cak Imin ini.

Baca juga: Cak Imin: Semua Santri Seluruh Indonesia Berterima Kasih ke Pak Jokowi

Muhaimin mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi saat ini sangat menaruh perhatian kepada santri dan pesantren. Bentuk perhatian ini diwujudkan lewat ditetapkannya hari santri tiap tanggal 20 Oktober melalui keputusan presiden.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga akan membangun balai latihan kerja di 1000 pesantren untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para santri.

Baca juga: Usung Maruf Amin Jadi Cawapres, Cak Imin Targetkan PKB Raih 100 Kursi DPR

"Tiap pesantren yang didirikan balai latihan kerja akan mendapat Rp 1 Miliar. Berarti total Rp 1 Triliun. Kalau Pak Kyai Ma'ruf menang bisa jadi wapres Pak Jokowi, moga-moga bukan hanya Rp 1 Triliun," ujar Muhaimin.

Adapun dalam festival hari santri 2018 ini, PKB menggelar berbagai lomba, mulai dari musabaqoh kitab kuning hingga stand up comedy Ala santri. Hadiahnya mulai dari umroh hingga jutaan rupiah. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X