Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rencana Menghidupkan PMP Jangan Demi Dapatkan Suara Pecinta Pak Harto..."

Kompas.com - 30/11/2018, 18:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menghidupkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 2019 mendatang.

"Alhamdulilah apabila rencana itu menjadi kenyataan. Pelajar-pelajar kita memang butuh pendidikan moral Pancasila," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badarudin Picunang melalui pesan singkat, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Kemendikbud Kaji Kemungkinan Terapkan Pelajaran PMP pada 2019

 

Menurut dia, memang sudah seharusnya pemerintah saat ini mengaplikasi hal-hal positif yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Termasuk dalam hal ini menghidupkan kembali pelajaran PMP yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Andi sekaligus mengingatkan pemerintah supaya rencana tersebut tak bermuatan politis. Jangan sampai rencana itu berkaitan dengan Pemilu 2019.

"Asalkan rencana ini jangan bermuatan politis. Hanya mau mengambil ceruk suara pencinta Pak Harto. Sebab saya yakin kebanyakan kan akan berpikir begitu," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi: Begitulah kalau Pendidikan Moral Ditinggalkan...

 

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pasalnya rencana menghidupkan pelajaran PMP diwacanakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang diketahui maju kembali pada periode selanjutnya.

"Karena kenapa baru sekarang di saat masa kampanye dibahasakan?" ujar Andi.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan apakah rencana itu bermuatan politis atau tidak, ia berharap pemerintah betul-betul mengimplementasikannya.

Baca juga: Caleg Partai Berkarya Dekati Milenial dan Andalkan Figur Soeharto

 

"Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang diajarkan di PMP masa Pak Harto, yakni menguraikan butir per butir Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Andi.

Diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kemungkinan penerapan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah pada 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (30/11/2018).

"Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kami masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Pak Harto Hidupnya Sederhana, Kok Tega Disebut Guru Korupsi

Kajian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, di Kota Malang, Jawa Timur.

Berbeda dengan PMP pada era Orde Baru, PMP yang sedang dikaji ini direncanakan akan lebih konkret dalam hal penanaman nilai-nilai ke-Indonesia-an.

Penerapan penanaman nilai itu yakni mengajarkan etika. Kemudian, diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku.

PMP direncanakan diterapkan sejak sekolah pra-dasar.

Kompas TV Partai Berkarya akan melaporkan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah karena menyebut Presiden kedua RI Suharto sebagai guru korupsi di Indonesia. Bagi partai Berkarya pernyataan itu merupakan pencemaran nama baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com