Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Rencana Menghidupkan PMP Jangan Demi Dapatkan Suara Pecinta Pak Harto..."

Kompas.com - 30/11/2018, 18:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Berkarya mengapresiasi rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menghidupkan kembali pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 2019 mendatang.

"Alhamdulilah apabila rencana itu menjadi kenyataan. Pelajar-pelajar kita memang butuh pendidikan moral Pancasila," ujar Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badarudin Picunang melalui pesan singkat, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: Kemendikbud Kaji Kemungkinan Terapkan Pelajaran PMP pada 2019

 

Menurut dia, memang sudah seharusnya pemerintah saat ini mengaplikasi hal-hal positif yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya.

Termasuk dalam hal ini menghidupkan kembali pelajaran PMP yang pernah diterapkan pada era Orde Baru.

Andi sekaligus mengingatkan pemerintah supaya rencana tersebut tak bermuatan politis. Jangan sampai rencana itu berkaitan dengan Pemilu 2019.

"Asalkan rencana ini jangan bermuatan politis. Hanya mau mengambil ceruk suara pencinta Pak Harto. Sebab saya yakin kebanyakan kan akan berpikir begitu," ujar Andi.

Baca juga: Jokowi: Begitulah kalau Pendidikan Moral Ditinggalkan...

 

Dugaan itu bukan tanpa dasar. Pasalnya rencana menghidupkan pelajaran PMP diwacanakan di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang diketahui maju kembali pada periode selanjutnya.

"Karena kenapa baru sekarang di saat masa kampanye dibahasakan?" ujar Andi.

Oleh sebab itu, untuk membuktikan apakah rencana itu bermuatan politis atau tidak, ia berharap pemerintah betul-betul mengimplementasikannya.

Baca juga: Caleg Partai Berkarya Dekati Milenial dan Andalkan Figur Soeharto

 

"Mudah-mudahan tidak terlalu jauh dari apa yang diajarkan di PMP masa Pak Harto, yakni menguraikan butir per butir Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari," ujar Andi.

Diberitakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkaji kemungkinan penerapan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di bangku sekolah pada 2019.

Hal itu dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dikutip dari siaran pers resmi, Jumat (30/11/2018).

"Penerapan mata pelajaran PMP sedang dikaji. Kami masih carikan solusi jangan sampai menambah pelajaran," kata Muhadjir.

Baca juga: Sekjen Berkarya: Pak Harto Hidupnya Sederhana, Kok Tega Disebut Guru Korupsi

Kajian itu dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, di Kota Malang, Jawa Timur.

Berbeda dengan PMP pada era Orde Baru, PMP yang sedang dikaji ini direncanakan akan lebih konkret dalam hal penanaman nilai-nilai ke-Indonesia-an.

Penerapan penanaman nilai itu yakni mengajarkan etika. Kemudian, diturunkan lagi menjadi norma, dan diturunkan lagi menjadi perilaku.

PMP direncanakan diterapkan sejak sekolah pra-dasar.

Kompas TV Partai Berkarya akan melaporkan juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah karena menyebut Presiden kedua RI Suharto sebagai guru korupsi di Indonesia. Bagi partai Berkarya pernyataan itu merupakan pencemaran nama baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com