Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2018, 17:24 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mempertanyakan maksud calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

Antoni menyebut, justru mertua Prabowo yang juga Presiden kedua Soeharto sebagai simbol korupsi.

"Tahun 1998 kita turun kejalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ini secara politik terang benderang bahwa Pak Harto simbol KKN. Dan pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Saat aktivis turun ke jalan menuntut Soeharto mundur pada 1998, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat.

"Secara historis kita menurunkan Pak Harto karena alasan korupsi, dan Pak Prabowo ada di sana secara langsung tidak langsung mempertahankan rezim mertuanya. Sekarang tahu-tahu bicara anti korupsi," ujar Antoni.

Baca juga: Partai Berkarya Berencana Polisikan Ahmad Basarah Gara-gara Soeharto Guru Korupsi

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah sebelumnya juga sempat menyebut Soeharto sebagai gurunya korupsi saat menanggapi pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia layaknya kanker stadium 4.

Atas pernyataannya itu, Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto berencana melaporkan Basarah ke polisi.

Namun, Antoni mengaku tidak takut dipolisikan atas langkahnya menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi. Menurut dia, hal tersebut merupakan fakta yang diketahui banyak orang.

"Coba tanya semua orang yang aksi 1998, kenapa turunkan Pak Harto. Ada tiga alasannya, korupsi kolusi nepotisme, dia memang Presiden yang kita turunkan karena itu," kata Antoni yang mengaku turut turun ke jalan pada 1998.

Antoni mengakui, secara hukum Soeharto memang belum pernah divonis terbukti melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia. Namun, secara politik, menurut dia tidak salah jika menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi.

Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

"Fakta politik tidak bisa dipungkiri tiga simbol itu (korupsi, kolusi, nepotisme). Makanya kita turunkan," ucap Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Saat menghadiri "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018), Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Ia juga menyinggung soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu. 

Kompas TV Pidato calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Singapura dan Yogyakarat beberapa waktu lalu menuai kontroversi, memberikan pernyataan bahwa elite di Jakarta seolah tidak bersalah dalam melakukan korupsi dan masifnya korupsi Indonesia ibarat kanker stadium empat. Lantas apa langkah apa yang akan diambil oleh para Capres Cawapres dalam memberantas korupsi di Indonesia dan tidak saling tuding atau tidak saling menyalahkan? KompasTV akan membahasnya bersama Andre Rosiade anggota badan komunikasi partai Gerindra, Effendi Simbolon komisi I fraksi PDI Perjuangan, dan Hendri Satrio analis komunikasi politik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebanyak 359 Jemaah Embarkasi Solo Tiba di Mekkah

Sebanyak 359 Jemaah Embarkasi Solo Tiba di Mekkah

Nasional
Tolak Kasus ABG di Sulteng Disebut Persetubuhan, Pemerhati Anak: Kalau Korbannya Anak, Tetap Pemerkosaan

Tolak Kasus ABG di Sulteng Disebut Persetubuhan, Pemerhati Anak: Kalau Korbannya Anak, Tetap Pemerkosaan

Nasional
Tim Kesehatan Daker Mekkah Siapkan 6 RS Rujukan untuk Jemaah Haji Indonesia

Tim Kesehatan Daker Mekkah Siapkan 6 RS Rujukan untuk Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Nasional
Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Ketum PAN Zulkifli Hasan Bakal Bertemu Megawati di DPP PDIP Siang Ini, Bahas Capres 2024

Nasional
Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil 'Kurang Piknik'

Sebut ABG 16 Tahun Diperkosa 11 Pria sebagai Kasus Persetubuhan, Kapolda Sulteng Disentil "Kurang Piknik"

Nasional
Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Jokowi Harap Jalur Lintas Selatan Jawa Percepat Mobilitas Logistik

Nasional
MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

MyPertamina Tebar Hadiah Bagi-bagi Mobil Pajero, Motor Yamaha, hingga Paket Umrah

Nasional
Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Jokowi: Jalan Lintas Selatan Jawa Selesai Tahun Ini

Nasional
Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Cegah Pelanggaran HAM Berat Terulang, Tim PPHAM Rekomendasikan Perubahan Struktural di TNI-Polri

Nasional
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Baru, Dewan Nasional KEK Ajak Pelaku Usaha Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila

Nasional
Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Pemerintah Akan Mulai Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat pada Akhir Juni 2023

Nasional
Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait 'Restorative Justice'

Kemenkumham Latih Kades dan Lurah Jadi Mediator Terkait "Restorative Justice"

Nasional
Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com