Sekjen PSI: Soeharto Simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Kompas.com - 30/11/2018, 17:24 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni ketika memberikan keterangan pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni mempertanyakan maksud calon presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

Antoni menyebut, justru mertua Prabowo yang juga Presiden kedua Soeharto sebagai simbol korupsi.

"Tahun 1998 kita turun kejalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan, Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Ini secara politik terang benderang bahwa Pak Harto simbol KKN. Dan pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Saat aktivis turun ke jalan menuntut Soeharto mundur pada 1998, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan pangkat.


"Secara historis kita menurunkan Pak Harto karena alasan korupsi, dan Pak Prabowo ada di sana secara langsung tidak langsung mempertahankan rezim mertuanya. Sekarang tahu-tahu bicara anti korupsi," ujar Antoni.

Baca juga: Partai Berkarya Berencana Polisikan Ahmad Basarah Gara-gara Soeharto Guru Korupsi

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah sebelumnya juga sempat menyebut Soeharto sebagai gurunya korupsi saat menanggapi pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia layaknya kanker stadium 4.

Atas pernyataannya itu, Partai Berkarya yang dipimpin Tommy Soeharto berencana melaporkan Basarah ke polisi.

Namun, Antoni mengaku tidak takut dipolisikan atas langkahnya menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi. Menurut dia, hal tersebut merupakan fakta yang diketahui banyak orang.

"Coba tanya semua orang yang aksi 1998, kenapa turunkan Pak Harto. Ada tiga alasannya, korupsi kolusi nepotisme, dia memang Presiden yang kita turunkan karena itu," kata Antoni yang mengaku turut turun ke jalan pada 1998.

Antoni mengakui, secara hukum Soeharto memang belum pernah divonis terbukti melakukan korupsi selama 32 tahun memimpin Indonesia. Namun, secara politik, menurut dia tidak salah jika menyebut Soeharto sebagai simbol korupsi.

Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...

"Fakta politik tidak bisa dipungkiri tiga simbol itu (korupsi, kolusi, nepotisme). Makanya kita turunkan," ucap Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin ini.

Saat menghadiri "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018), Prabowo menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Ia juga menyinggung soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu. 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


PenulisIhsanuddin
EditorKrisiandi
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X