Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UNAIDS: Petugas Kesehatan, Media, dan Keluarga Turut Mendiskriminasi Pengidap HIV

Kompas.com - 30/11/2018, 16:10 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Program bersama PBB untuk penanganan AIDS (UNAIDS) untuk Indonesia Tina Boonto mengungkapkan, petugas kesehatan kerap kali mendiskriminasi pengidap HIV yang ingin berobat.

Masih banyaknya diskriminasi membuat mereka yang terinfeksi virus tersebut menjadi malas untuk mencari informasi atau berobat.

"Kita masih dengar teman-teman yang pergi ke layanan kesehatan, dari petugas kesehatan tidak terlalu friendly atau tidak memberi informasi yang membantu," jelasnya saat konferensi pers di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2018).

Baca juga: UNAIDS: Masih Banyak Mitos soal HIV dan Masyarakat Indonesia Percaya

"Dan ada judgement soal morality, membuat orang malas, tidak mau di-lecture, tidak mau ke layanannya," lanjut dia.

Kemudian, diskriminasi juga dapat berbentuk public shaming yang berasal dari publik, media, dan bahkan keluarga yang tidak mendukung anggotanya ketika terinfeksi virus ini.

Tina menuturkan, ada beberapa adat atau praktek-praktek tradisional yang turut mengucilkan penderita. Misalnya, sebuah adat di Papua yang memberi denda kepada pengidap virus tersebut.

Baca juga: Mayoritas Pengidap HIV Ada di DKI Jakarta, Jatim, dan Papua

 

Stigma dan diskriminasi yang masih berkembang soal penderita HIV/AIDS menjadi kontributor utama sulitnya penanganan kasus ini.

Akibatnya, berdasarkan data UNAIDS, hanya sekitar 96.298 dari 630.000 pengidap virus HIV di Indonesia yang berobat, per Juni 2018.

Padahal, di tahun 2017, Indonesia telah memiliki 5.124 tempat bagi masyarakat untuk melakukan konseling dan mengecek apakah mereka mengidap virus HIV atau tidak.

Baca juga: Penderita HIV/AIDS di Depok Tercatat 340 Orang

Selain itu, terdapat 641 pusat pengobatan ARV, 2.344 pusat pelayanan penyakit menular seksual, dan 233 pusat pelayanan untuk HIV dan tuberkulosis.

"Menurut UNAIDS, layanan sudah ada, tetapi gara-gara banyak stigma dan diskriminasi yang ada di Indonesia, orang takut, saya juga kenal banyak orang yang bilang ke saya mending enggak tahu (dia positif atau tidak)," jelasnya.

Kompas TV Kasus HIV/AIDS di Indonesia, masih menjadi perhatian utama. lantaran setiap tahunnya, kasus HIV/AIDS terus meningkat. Salah satunya Provinsi Bali, yang terdata 50% dari kasus yang ditemukan, menyerang usia produktif yakni 15-50 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com