KPU Berencana Gelar Debat Pilpres di Jakarta dan Surabaya

Kompas.com - 30/11/2018, 10:41 WIB
Dua pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMODua pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar debat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jakarta dan Surabaya.

"Sementara opsinya masih ada Jakarta dan Surabaya. Supaya Pilpresnya nanti tidak hanya sentralistis di sini (Jakarta)," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Arief mengatakan, awalnya debat direncanakan digelar di tiga Pulau, yaitu Jawa, Sumatra, dan Sulawesi.

Namun, setelah dipertimbangkan dari sejumlah aspek, penyelenggaraan debat paslon di luar Pulau Jawa dinilai sangat merepotkan.

Selain merepotkan paslon sebagai peserta debat, juga merepotkan tim kampanye, hingga pendukung pasangan calon.

Tak hanya itu, penyelenggaraan debat di luar Pulau Jawa, kata Arief, juga merepotkan sejumlah lembaga penyiaran yang nantinya akan ikut menyiarkan penyelenggaraan debat.

Sebab, mereka diharuskan melakukan distribusi logistik dan personel dalam jumlah besar.

Namun demikian, Arief mengatakan, rencana ini masih dalam pertimbangan. KPU masih harus berdiskusi dengan sejumlah pihak untuk memastikan perencanaan debat paslon.

"Setelah itu jadi gimana, ya sudah, dua (debat) di Jakarta, satu di Surabaya, dan satu lagi di Jakarta. Kita masih cek lagi, ternyata nanti pas di Surabaya itu kena TV yang misalnya tidak punya pasukan banyak di Surabaya jadi merepotkan," ujar Arief.

"Jadi masih bisa di Jakarta semua, tapi bisa juga empat Jakarta, satu Surabaya," sambungnya.

KPU berencana menggelar debat capres-cawapres sebanyak lima kali. Seluruhnya, akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Rancangan debat capres-cawapres ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Sehingga diharapkan debat pertama dapat digelar Januari 2019.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X