Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer: Putusan Bawaslu soal "Tampang Boyolali" dan Tunggakan Pajak Rp 1,9 M TMII

Kompas.com - 30/11/2018, 06:45 WIB
Heru Margianto

Editor

1. Soal "Tampang Boyolali", Bawaslu Putuskan Prabowo Tak Langgar Aturan Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak terbukti melanggar aturan kampanye saat melontarkan istilah " tampang Boyolali".

Mengacu pada penelitian dan pemeriksaan, Bawaslu menyebut tidak ditemukan unsur penghinaan dalam ucapan Prabowo tersebut. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kampanye itu dihentikan.

Baca selengkapnya. 

 

2. TMII Diminta Segera Lunasi Utang Pajak Rp 1,9 Miliar, jika Tidak...

Pemasangan plang tunggakan pajak di Snowbay TMII oleh Pemkot Jakarta Timur, Pasar Rebo, Rabu  (24/10/2018)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Pemasangan plang tunggakan pajak di Snowbay TMII oleh Pemkot Jakarta Timur, Pasar Rebo, Rabu (24/10/2018)

Pemerintah Kota Jakarta Timur akan melaporkan pihak Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika hingga Desember 2018 manajemen TMII tak melunasi utang pajaknya.

Pada Oktober 2018, Pemkot Jaktim memasang plang tunggakan pajak di beberapa wahana di TMII. Hingga kini, tunggakan tersebut tak kunjung dilunasi. Totalnya mencapai Rp 1,9 miliar.

Baca selengkapnya. 

 

3. Klarifikasi, KNKT Nyatakan Lion Air PK-LQP Layak Terbang

Kepala Subkomite Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo (berdiri) memperlihatkan Angle of Attack (AOA) Lion Air JT-610 kepada wartawan saat konferensi pers di Gedung KNKT, Jakarta, Rabu (7/11/2018)CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Kepala Subkomite Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo (berdiri) memperlihatkan Angle of Attack (AOA) Lion Air JT-610 kepada wartawan saat konferensi pers di Gedung KNKT, Jakarta, Rabu (7/11/2018)

Komite Nasional Keselamatan Transportasi ( KNKT) memberikan klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang menyebut pesawat Lion Air PK-LQP tak layak terbang sejak dari Denpasar ke Jakarta.

Sebelumnya, KNKT menilai pesawat tersebut tidak layak terbang saat menempuh rute dari Denpasar ke Jakarta pada 28 Oktober 2019 atau sehari sebelum pesawat itu jatuh.

Namun, pernyataan itu diklarifikasi. Kenapa KNKT memberikan klarifikasi?

Baca selengkapnya.


4. Jenazah Pria AS yang Tewas di Pulau Sentinel Tak Bisa Diambil

John Allen Chau tewas dipanah oleh suku Sentinel, Kepulauan Andaman, India. (Evening Standard) John Allen Chau tewas dipanah oleh suku Sentinel, Kepulauan Andaman, India. (Evening Standard)

Pemerintah India, Kamis (29/11/2018), mengatakan, tidak memiliki rencana untuk mengambil jenazah John Allen Chau.

Chau misionaris AS yang tewas dibunuh suku penghuni Pulau Sentinel Utara di Samudera Hindia awal bulan ini.

Seorang antropolog yang terlibat dalam kasus ini mengatakan, pemerintah sudah menyimpulkan bahwa untuk saat ini tak mungkin mengambil jenazah Chau tanpa memicu konflik baru dengan suku Sentinel.

Baca selengkapnya. 

 

5. Inikah Ponsel Pertama Samsung dengan RAM 12 GB?

Render grafis desain Galaxy S10.mobil-helden.de Render grafis desain Galaxy S10.

Sejauh ini, ukuran RAM terbesar yang umumnya dimiliki sebuah smartphone masih berada pada kisaran 6 GB. Bahkan, ponsel dengan RAM 8 GB pun jumlahnya masih belum banyak.

Meski demikian, vendor ponsel asal Korea Selatan, Samsung, dikabarkan akan segera merilis ponsel pertama dengan RAM 12 GB pada 2019 mendatang. Ponsel flagship tersebut akan masuk dalam keluarga Galaxy S.

Ponsel tersebut tak lain adalah Galaxy S10 yang diprediksi akan diperkenalkan pada ajang Mobile World Congress (MWC) Februari 2019 mendatang.

Baca selengkapnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com