Kompas.com - 29/11/2018, 20:41 WIB
Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahiddi Aula Boediharto Gedung Utama RS. Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/11/2018). Reza JurnalistonKetua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahiddi Aula Boediharto Gedung Utama RS. Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyebutkan, ada 13 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Sebanyak 13 TKI itu penempatan di Malaysia dan Arab Saudi. Namun, Nusron tidak merinci jumlah TKI yang terancam hukuman mati di masing-masing negara terebut

“Arab Saudi dan Malaysia. Ada yang hukuman mati karena menjadi kurir narkoba, tapi semua sudah ditangani pemerintah,” kata Nusron, di Aula Boediharto Gedung Utama RS. Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (29/11/2018).

Bagaimana upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada 13 TKI yang terancam hukuman mati itu?

Baca juga: Pemerintah Bawa Pulang TKI Shinta Danuar yang Dirawat 4 Tahun di Taiwan

Nusron mengatakan, pemerintah memberikan bantuan dan pendampingan hukum kepada TKI yang terancam dihukum mati. 

“Kalau di Malaysia ada pengampunan.Tapi kalau di Arab Saudi selama keluarga belum memaafkan tidak bisa,” kata Nusron.

Adapun, bantuan yang diberikan pemerintah adalah menempatkan kuasa hukum dari pemeriksaan hingga ke pengadilan, dan tahap banding.

“Cari novum-novum, jangan sampai yang bersangkutan (dihukum mati). Kami carikan yang (hukuman) ringan,” kata Nusron.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Fasilitasi Pemulangan Shinta, TKI Lumpuh di Taiwan

Nusron menekankan, pemerintah tidak akan melakukan diskriminasi terhadap warga negara yang bekerja di luar negeri.

“Apakah mereka pekerja migran yang prosedural atau yang unprosedural selama warga negara kita layani,” ujar Nusron.

“Pokoknya yang bersangkutan di luar negeri ada masalah baik legal atau ilegal, semua akan difasilitasi dan dibantu oleh pemerintah,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang Sepekan, 52 Daerah di Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Naik,  Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Kasus Covid-19 Terus Naik, Pemerintah Klaim Pandemi Masih Terkendali

Nasional
Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Terkuaknya Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat yang Terjaring OTT KPK

Nasional
Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Deretan Pengawal Jokowi yang Dapat Promosi TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

[POPULER NASIONAL] Agus Subiyanto dan Nyoman Cantiasa Jabat Letjen | Dugaan Penjara Perbudakan Para Pekerja Sawit oleh Bupati Langkat

Nasional
PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Berstatus Level 2 Selama Sepekan Mendatang

Nasional
Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Selain Dugaan Korupsi, Bupati Langkat Bisa Terjerat Pidana Lain Terkait Adanya Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Kala Risma, Ridwan Kamil hingga Ahok Buka Suara soal Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi

Nasional
Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.