Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Coret UMKM dari Relaksasi DNI, Ini Kata Menko Darmin

Kompas.com - 29/11/2018, 13:45 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar banyak soal langkah Presiden Joko Widodo yang mencoret usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Pokoknya sudah jangan diterangkan banyak-banyak lagi. (UMKM) sudah enggak ada (dalam DNI). Kita drop," kata Menko Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Darmin enggan menjelaskan alasan mengapa UMKM bisa masuk DNI dalam paket kebijakan ekonomi XVI.

Ia juga enggan menjelaskan kenapa akhirnya pemerintah memutuskan mengeluarkan UMKM dari DNI. Darmin khawatir penjelasannya justru menimbulkan polemik yang lebih panjang.

"Sekali saya buka diskusi itu akan bersambut. Kemarin ini waktu di solo tadinya baik-baik saja. Dalam perjalanannya ada yang ngomongnya keras. Enggak ada gunanya sebenarnya. Kesimpulannya situasi sudah begini, lebih baik ambil revisi, kita drop," kata Darmin.

Menurut Darmin, sebelum mengumumkan pencoretan DNI semalam, Presiden sudah sempat memberitahukan hal ini lewat Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Ia memastikan peraturan presiden terkait DNI ini akan selesai dalam beberapa hari kedepan.

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan bahwa ia telah mencoret UMKM dari relaksasi DNI.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menutup Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018).

"Relaksasi DNI itu penting. Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI seperti apa. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Jamin Relaksasi DNI Tak Sentuh UMKM

Tak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, kata Jokowi, lantaran saat ini ada 62 juta unit UMKM dan mempekerjakan 116 Juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.

"Dan, kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia UMKM. Jadi jangan meragukan lagi komitmen saya terhadap UMKM. Jangan ragukan. Kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat signifikan," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa dirinya merupakan alumni UMKM. Termasuk anak-anaknya yang juga bergerak di sektor tersebut.

"Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya masuk dalam kategori UMKM dari jualan martabak hingga jualan pisang," tutur Jokowi.

Kompas TV Melonggarkan daftar negatif investasi juga menjadi salah satu kebijakan untuk menciutkan defisit transaksi berjalan. Tetapi, pelaku usaha mengaku bingung dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang sedang dimatangkan pemerintahselain sosialisasiketerlibatan pebisnis pun di-anggap kurang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com