Politisi PKS: Kita Kan Harus Berani Menunjukkan Kelemahan Kita...

Kompas.com - 29/11/2018, 13:44 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINAPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil tidak setuju jika pidato calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Singapura disebut menjelekan negara sendiri di forum internasional.

Menurut dia, Prabowo hanya menceritakan masalah yang sedang dialami Indonesia.

"Kita kan harus berani menunjukan kelemahan kita, harus menunjukan bahwa bangsa kita sedang mengatasi dan sedang berusaha untuk keluar dari krisis salah satunya adalah korupsi," ujar Nasir di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Politisi PKS: Pak Prabowo Tak Bermaksud Menuding Pemerintah

Menurut Nasir, hal itu wajar dilakukan. Setiap anggota DPR kunjungan ke parlemen berbagai dunia, kata Nasir, mereka juga melakukan hal yang sama.

Nasir mengatakan hal ini untuk memperjelas apa saja permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu isi pidato Prabowo di Singapura adalah tentang korupsi di Indonesia yang seperti kanker stadium 4. Nasir menilai itu adalah fakta yang tidak perlu ditutupi. Dia yakin negara lain juga sudah mengetahui kondisi Indonesia.

"Jadi tanpa Prabowo menjelaskan soal itu, orang juga sudah tahu. Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa kami semuanya sedang berusaha bagaimana Indonesia bisa menekan angka korupsinya," ujar Nasir.

Baca juga: 6 Fakta Kunjungan Prabowo di Yogyakarta, Batal Naik Becak Hibrid hingga Komentari Utang Negara

 

Sebelumnya, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mengkritik pidato Prabowo di Singapura. Menurut dia, Prabowo melecehkan rakyat negeri sendiri melalui forum mancanegara.

Pernyataan Prabowo yang menjadi sorotan adalah soal korupsi di Indonesia yang seperti kanker stadium 4. Kemudian juga soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

"Apakah Pak Prabowo mau bilang bahwa memilih Pak Prabowo karena diberi sekarung nasi? Atau memilih Pak Jokowi diberi sekarung nasi?" ujar Misbakhun.

"Apakah rakyat Indonesia serendah itu sehingga dengan mudah dibeli dengan sekarung nasi? Ini benar-benar sangat menyakitkan dan memprihatinkan," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X