Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS: Kita Kan Harus Berani Menunjukkan Kelemahan Kita...

Kompas.com - 29/11/2018, 13:44 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil tidak setuju jika pidato calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Singapura disebut menjelekan negara sendiri di forum internasional.

Menurut dia, Prabowo hanya menceritakan masalah yang sedang dialami Indonesia.

"Kita kan harus berani menunjukan kelemahan kita, harus menunjukan bahwa bangsa kita sedang mengatasi dan sedang berusaha untuk keluar dari krisis salah satunya adalah korupsi," ujar Nasir di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Politisi PKS: Pak Prabowo Tak Bermaksud Menuding Pemerintah

Menurut Nasir, hal itu wajar dilakukan. Setiap anggota DPR kunjungan ke parlemen berbagai dunia, kata Nasir, mereka juga melakukan hal yang sama.

Nasir mengatakan hal ini untuk memperjelas apa saja permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu isi pidato Prabowo di Singapura adalah tentang korupsi di Indonesia yang seperti kanker stadium 4. Nasir menilai itu adalah fakta yang tidak perlu ditutupi. Dia yakin negara lain juga sudah mengetahui kondisi Indonesia.

"Jadi tanpa Prabowo menjelaskan soal itu, orang juga sudah tahu. Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa kami semuanya sedang berusaha bagaimana Indonesia bisa menekan angka korupsinya," ujar Nasir.

Baca juga: 6 Fakta Kunjungan Prabowo di Yogyakarta, Batal Naik Becak Hibrid hingga Komentari Utang Negara

 

Sebelumnya, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mengkritik pidato Prabowo di Singapura. Menurut dia, Prabowo melecehkan rakyat negeri sendiri melalui forum mancanegara.

Pernyataan Prabowo yang menjadi sorotan adalah soal korupsi di Indonesia yang seperti kanker stadium 4. Kemudian juga soal rakyat yang mudah disuap untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

"Apakah Pak Prabowo mau bilang bahwa memilih Pak Prabowo karena diberi sekarung nasi? Atau memilih Pak Jokowi diberi sekarung nasi?" ujar Misbakhun.

"Apakah rakyat Indonesia serendah itu sehingga dengan mudah dibeli dengan sekarung nasi? Ini benar-benar sangat menyakitkan dan memprihatinkan," lanjut dia.

Kompas TV Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menilai kasus korupsi di Indonesia, sangat masif dan merajalela. Prabowo bahkan menyebut, korupsi di Indonesia ibarat penyakit kanker stadium 4.<br /> <br /> Kritikan Prabowo ini disampaikan di forum internasional, The Economist World in 2019, gala dinner di Singapura. Di hadapan 500 CEO, pengusaha dan eksekutif perusahaan internasional, Prabowo berjanji akan mendorong reformasi pemerintah yang bersih dan tidak korup, jika terpilih sebagai presiden. Di Forum The Economist, Prabowo diundang sebagai Ketua Umum Partai Gerindradan calon presiden RI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com