Politisi PKS: Pak Prabowo Tak Bermaksud Menuding Pemerintah

Kompas.com - 29/11/2018, 12:49 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINAPolitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil menilai pidato calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Singapura tidak perlu menjadi polemik.

Nasir meyakini Prabowo tidak bermaksud memojokan pemerintah dalam pidatonya itu.

"Sebenarnya ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, itu tidak dimaksud untuk menuding pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang, tidak bermaksud menunjuk hidung penguasa," ujar Nasir di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

Nasir mengatakan, Prabowo hanya menunjukkan realita yang ada di Indonesia. Dia menyayangkan pembahasan mengenai ini berkembang sampai pada tudingan tentang Soeharto guru korupsi.

Menurut Nasir, ada perbedaan antara korupsi dulu dan sekarang. Sekarang, korupsi dilakukan berjamaah dan melibatkan semua lini pemerintahan.

"Artinya kalau dibandingkan dengan masa lalu, harus kita akui korupsi di masa kini itu lebih besar. Kalau dulu terpusat, sekarang merata di daerah. Coba lihat misalnya kepala daerah bupati, wali kota, itu semua terlibat dalam kasus korupsi," kata dia.

Baca juga: Timses Jokowi: Guru dari Korupsi Itu Soeharto, Mantan Mertua Prabowo

Nasir mengatakan, masalah korupsi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemberantasan korupsi menjadi agenda semua masyarakat.

Oleh karena itu, Nasir menilai PDI-P tidak perlu bersikap berlebihan seolah persoalan korupsi di Indonesia sepenuhnya salah pemerintah.

"Makanya teman-teman PDI-P jangan terlalu baper ketika ada pihak yang menyuarakan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia termasuk soal korupsi. Kalau kemudian ditanggapi seperti itu kan tidak menyelesaikan masalah," ujar Nasir. 

Korupsi stadium 4 dan "gurunya"

Sebelumnya, Prabowo dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018) menyebutkan korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Baca juga: Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

Terkait itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah mengatakan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X