Politisi PKS: Pak Prabowo Tak Bermaksud Menuding Pemerintah

Kompas.com - 29/11/2018, 12:49 WIB
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Nasir Djamil menilai pidato calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Singapura tidak perlu menjadi polemik.

Nasir meyakini Prabowo tidak bermaksud memojokan pemerintah dalam pidatonya itu.

"Sebenarnya ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, itu tidak dimaksud untuk menuding pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang, tidak bermaksud menunjuk hidung penguasa," ujar Nasir di kompleks parlemen, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto


Nasir mengatakan, Prabowo hanya menunjukkan realita yang ada di Indonesia. Dia menyayangkan pembahasan mengenai ini berkembang sampai pada tudingan tentang Soeharto guru korupsi.

Menurut Nasir, ada perbedaan antara korupsi dulu dan sekarang. Sekarang, korupsi dilakukan berjamaah dan melibatkan semua lini pemerintahan.

"Artinya kalau dibandingkan dengan masa lalu, harus kita akui korupsi di masa kini itu lebih besar. Kalau dulu terpusat, sekarang merata di daerah. Coba lihat misalnya kepala daerah bupati, wali kota, itu semua terlibat dalam kasus korupsi," kata dia.

Baca juga: Timses Jokowi: Guru dari Korupsi Itu Soeharto, Mantan Mertua Prabowo

Nasir mengatakan, masalah korupsi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemberantasan korupsi menjadi agenda semua masyarakat.

Oleh karena itu, Nasir menilai PDI-P tidak perlu bersikap berlebihan seolah persoalan korupsi di Indonesia sepenuhnya salah pemerintah.

"Makanya teman-teman PDI-P jangan terlalu baper ketika ada pihak yang menyuarakan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia termasuk soal korupsi. Kalau kemudian ditanggapi seperti itu kan tidak menyelesaikan masalah," ujar Nasir. 

Korupsi stadium 4 dan "gurunya"

Sebelumnya, Prabowo dalam acara "The World in 2019 Gala Dinner" yang diselenggarakan majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12/2018) menyebutkan korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Baca juga: Gerindra: Negara Lain Tahu soal Korupsi di RI, Enggak Perlu Diumpetin

Terkait itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah mengatakan, maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden Soeharto. Karena itu ia menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

"Jadi, guru dari korupsi indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Polri Benarkan Pemberi Miras ke Mahasiswa Papua Kapolsek Sukajadi Bandung

Nasional
Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Gabung Jakarta, Bekasi Harap Tak Ada Lagi Setoran Bea Balik Nama Kendaraan

Nasional
Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Presiden Jokowi Sapa Para Talenta Musik yang Manggung di Istana

Nasional
KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

KPK: Ada Capim Diduga Pernah Terima Gratifikasi, tapi Masih Diloloskan Pansel

Nasional
Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Diduga Berada di Jatim, Polri Masih Buru Penyuplai Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Nasional
Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Pakar Minta Pemerintah Lakukan Perencanaan Matang Ibu Kota Baru

Nasional
Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Soal Ustaz Abdul Somad, Mahfud MD: Kalau Mau Minta Maaf Bagus...

Nasional
Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Ditantang Jajak Pendapat Bekasi Gabung Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi: Tunggu Kajian

Nasional
Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Polri: Dinonaktifkan, Oknum Polisi Pemberi 2 Kardus Miras ke Mahasiswa Papua

Nasional
Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Anggota Komisi II Sayangkan Pemerintah Tak Satu Suara soal Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Ketua MPR Sebut Amandemen Terbatas Tak Buat MPR Jadi Lembaga Tertinggi

Nasional
Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Optimalisasi Otonomi Daerah Dinilai Lebih Bijak Ketimbang Pemindahan Ibu Kota

Nasional
RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

RUU Siber Disebut untuk Tegaskan Kewenangan BSSN

Nasional
Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Mahfud MD Sebut Warga Papua Merasa Dibuat Jadi Warga Kelas Dua

Nasional
Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Pengamat: Banyak PR yang Lebih Mendesak dari Pemindahan Ibu Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X