Blak-blakan Jokowi Kebut Infrastruktur untuk Pemilu dan Respons Lawan Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ucapan Presiden Joko Widodo kembali menuai respons dari berbagai pihak. Kali ini bukan karena pernyataannya yang keras seperti "tabok", "gebuk", hingga "sontoloyo", melainkan karena pernyataannya yang blak-blakan mengenai proyek infrastruktur pemerintah.

Calon presiden nomor urut 01 itu menyebutkannya dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia 2018 di JCC, Senayan, Selasa (27/11/2018).

Dalam kesempatan itu, Jokowi berbicara tentang Tol Bakauheni-Palembang yang ditargetkan selesai Juni 2019. Jokowi meminta agar proyek itu dipercepat sampai April 2019.

Saat itulah, Jokowi mengaku salah satu tujuannya adalah untuk Pemilihan Presiden 2019.

Baca juga: Jokowi Mengaku Minta Tol Bakauheuni-Palembang Rampung April 2019, Para CEO Tertawa

"Saya sampaikan jangan Mei atau Juni. Saya minta April. Kenapa April, tahu kan? Saya minta Bakauheni ke Palembang April selesai, bukan untuk apa-apa. Ini pikirannya pasti beda. Supaya bisa kita pakai untuk Lebaran," kata Jokowi disambut tawa hadirin.

"Tapi juga termasuk untuk pemilu itu juga. Sudah kita blak-blakan saja," sambung Jokowi.

Pemungutan suara pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 akan digelar pada 17 April. Adapun Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran diperkirakan jatuh pada 4-5 Juni.

Juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, menyebut ini adalah hal wajar. Ace mengatakan, Jokowi ingin menambah daftar prestasinya selama memimpin pemerintahan.

Baca juga: Menurut Timses, Wajar jika Jokowi Kebut Selesaikan Proyek Infrastruktur

Ini juga bentuk sikap Jokowi yang ingin bertarung dalam pilpres dengan menonjolkan prestasi, bukan kontroversi.

"Program unggulan Pak Jokowi kan salah satunya seperti program infrastruktur, itu ya harus bisa selesai sebelum periode pertama berakhir. Nah saya kira itu harus dimaknai bahwa memang Pak Jokowi ini ingin mengedepankan prestasi," ujar Ace.

"Kejujuran" diapresiasi

Pernyataan Jokowi ini mengundang respons lawan politiknya. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menanggapinya dengan menghargai kejujuran Jokowi.

Sandiaga mengatakan, Jokowi sudah terang-terangan menyebut proyek infrastruktur digunakan untuk kepentingan politik.

"Ini yang harus kita sikapi dengan baik buat saya, kita harus hargai kejujuran Pak Jokowi, Pak Presiden, bahwa infrastruktur itu memang dikhususkan untuk terpilih kembali, it's fine," ujar Sandiaga.

Ini merupakan kemewahan yang didapatkan petahana. Menurut Sandiaga, menggunakan prestasi selama menjabat untuk berkampanye adalah sesuatu yang fair. Dia telah memahami risiko itu.

"Ini adalah risikonya penantang, kita enggak punya jabatan atau kekuasaan yang bisa kita pertontonkan," kata dia.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Masih Sibuk Meresmikan Proyek Era SBY

Menuai kritik

Namun, pengakuan Jokowi juga mengundang banyak kritik dari politisi lain. Khususnya oleh politisi yang bukan berasal dari partai pengusung Jokowi-Ma'ruf.

Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, misalnya, menilai, Jokowi sedang menggunakan wewenangnya demi keuntungan pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand.

Sebab, sebuah proyek infrastruktur biasanya sudah memiliki jadwal. Proyek infrastruktur juga memiliki perencanaan keuangan. Jika semua dipercepat, Ferdinand mengatakan, kinerja keuangan proyek akan terganggu.

"Demi kepentingan politiknya, Jokowi memaksa mengubah semua itu dengan dalih percepatan," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon heran dengan Presiden Joko Widodo yang mengaku sengaja mengebut infrastruktur untuk kepentingan Pemilu Presiden 2019.

Padahal, menurut Fadli, infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bukanlah sebuah prestasi.

"Infrastruktur itu kewajiban. Semua Presiden pasti membangun infrastruktur. Jadi itu bukan prestasi," kata Fadli.

Infrastruktur dinilai bukan prestasi pemerintah. Itu merupakan kewajiban yang harus diselesaikan pemerintah untuk rakyat. Fadli meminta agar pembangunan infrastruktur tidak dijadikan seolah-olah prestasi.