Kompas.com - 29/11/2018, 07:34 WIB
Salah satu tersangka hakim kasus dugaan suap kepengurusan perkara di PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Rabu (28/11/2018) malam. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSalah satu tersangka hakim kasus dugaan suap kepengurusan perkara di PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Rabu (28/11/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan para tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Mereka adalah dua hakim yaitu, Iswahyu Widodo dan Irwan, serta panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan.

Selain itu, seorang tersangka pengacara bernama Arif Fitrawan juga ikut ditahan.

"Ditahan 20 hari pertama sebagai berikut, M Ramadhan, (Rutan) Guntur; Irwan, (Rutan) Cipinang Jakarta Timur; Arif, (Rutan) Polres Metro Jakarta Selatan; Iswahyu Widodo, Polres Metro Jakarta Timur," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: 5 Fakta Kasus Suap di PN Jaksel, Hakim Jadi Tersangka hingga Kode Ngopi

Sementara itu, untuk tersangka pihak swasta dalam kasus ini, Martin P Silitonga, sedang menjalani penahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pidana umum.

Pantauan Kompas.com, keempat tersangka yang diperiksa KPK itu keluar secara bertahap pada Kamis dini hari. Pertama, hakim PN Jakarta Selatan Irwan keluar mengenakan rompi tahanan KPK sekitar pukul 00.07 WIB.

Disusul tersangka pengacara, Arif Fitrawan yang keluar dengan rompi tahanan KPK pada pukul 00.24 WIB.

Selanjutnya, panitera pengganti PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan keluar mengenakan rompi tahanan sekitar pukul 00.55 WIB.

Baca juga: Kronologi OTT KPK terhadap Dua Hakim PN Jakarta Selatan

Terakhir, hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo tampak keluar mengenakan rompi tahanan sekitar pukul 01.16 WIB.

Keempatnya enggan berkomentar atas kasus dugaan suap yang menjeratnya dan langsung memasuki mobil tahanan KPK.

Iswahyu, Irwan dan Ramadhan diduga menerima suap untuk kepengurusan perkara perdata. Ramadhan diduga menjadi perantara suap.

Menurut Febri, awalnya Arif dan Martin berencana memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada dua hakim yang menangani perkara perdata tersebut.

Perkara yang dimaksud adalah perkara dengan Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel.

Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 26 Maret 2018 dengan para pihak, yaitu penggugat atas nama Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V Dongen serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan perdata tersebut adalah pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di PN Jakarta Selatan.

"Ternyata ketika dibicarakan ke panitera pengganti, MR, sebenarnya deal-nya Rp 950 juta. Dan ternyata yang direalisasikan ke hakim oleh MR kami duga lebih kecil lagi, sekitar Rp 650 juta," kata Febri.

Ramadhan pernah menjadi panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum ia dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Ia diduga dijadikan sebagai penghubung karena dikenal oleh kedua oknum hakim itu.

Realisasi suap tersebut dalam pecahan uang rupiah senilai Rp 150 juta dan 47.000 dollar Singapura. Namun, yang baru diterima oleh kedua hakim tersebut sekitar Rp 150 juta.

Sementara, 47.000 dollar Singapura yang akan diserahkan melalui Ramadhan terhadap dua hakim itu disita oleh KPK dalam operasi tangkap tangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Muhaimin: Rakyat Jangan Memilih karena Uang

Nasional
Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Waspada Hepatitis Akut, Masyarakat Disarankan Tetap Pakai Masker di Tengah Kerumunan

Nasional
Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Ingatkan KPU-Bawaslu Harus Bersih, Firli: Jangan Sampai Terlibat Korupsi Pemilu 2024

Nasional
Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Perjalanan Polemik Proyek Gorden Rumah Dinas DPR Rp 43,5 Miliar hingga Akhirnya Dibatalkan

Nasional
Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Temui Moeldoko, Mahasiswa Trisakti Bahas Sejumlah Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Koalisi Dini dan Nasib Pemerintahan Jokowi

Nasional
Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Moeldoko Sebut Peristiwa Trisakti 1998 Idealnya Diselesaikan Lewat Cara Non-yudisial

Nasional
Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Didorong Usut Korporasi dan Pemilik Perusahaan Terkait Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Kemenkes: Pasien yang Sembuh dari Dugaan Hepatitis Akut Bisa Tertular Lagi

Nasional
Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Boleh Tak Pakai Masker di Luar Ruangan, Ketua DPR: Jangan Terlalu Euforia

Nasional
Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Heru Budi Hartono Digadang-gadang jadi Penjabat Gubernur DKI, Djarot PDI-P: Cocok!

Nasional
Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Digadang-gadang Jadi Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi: Belum Ada Pembicaraan

Nasional
Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Upaya Kemenkominfo Lahirkan Talenta Digital lewat Program “Digital Talent Scolarship”

Nasional
Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Lengkapi Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Fahrenheit, Bareskrim Ajukan Pencekalan

Nasional
Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Kemendagri: Punya Paspor Negara Lain Tak Otomatis Kehilangan Status WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.