Kompas.com - 29/11/2018, 05:13 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memaparkan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan berawal pada Selasa (27/11/2018).

"Tim KPK mengamankan AF (seorang pengacara, Arif Fitrawan) dan rekannya di sebuah restoran cepat saji di daerah Tanjung Barat," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Secara bersamaan, tim KPK lainnya mengamankan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Ramadhan di kediamannya di kawasan Pejaten Timur.

KPK juga sempat mengamankan seorang petugas keamanan.

"Di rumah MR, tim KPK mengamankan uang yang diduga terkait dengan suap dalam perkara ini, sebesar 47.000 dollar Singapura," kata Alexander Marwata.

Baca juga: Realisasi Uang Suap untuk Dua Hakim PN Jaksel Diduga Sekitar Rp 650 Juta

Kemudian, pada pukul 23.00 WIB, dua tim KPK bergerak secara terpisah mengamankan Iswahyu dan Irwan di kawasan Jalan Ampera Raya.

Dari pihak yang diamankan, KPK menetapkan Iswahyu, Irwan, Ramadhan dan Arif sebagai tersangka.

Sementara itu, KPK juga menetapkan satu tersangka lain yaitu Martin P Silitonga. Ia diduga menjadi pihak yang berkepentingan dalam kepengurusan perkara perdata yang ditangani dua hakim tersebut.

Realisasi suap diduga sekitar Rp 650 juta

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, pada awalnya Arif dan Martin menyepakati akan memberikan uang sebesar Rp 2 miliar kepada dua hakim yang menangani perkara perdata tersebut.

Baca juga: Dua Hakim dan Seorang Panitera Jadi Tersangka dalam Dugaan Suap Perkara di PN Jaksel

"Ternyata ketika dibicarakan ke panitera pengganti MR sebenarnya dealnya Rp 950 juta. Dan ternyata yang direalisasikan ke hakim oleh MR kami duga lebih kecil lagi, sekitar Rp 650 juta," kata Febri.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM: Kasus Munir Sangat Potensial Ditetapkan Jadi Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Komnas HAM: Status Kasus Munir Akan Segera Diumumkan, Pelanggaran HAM Berat atau Bukan

Nasional
Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Hasto: PDI-P Bisa Usung Calon Sendiri, Kami Tak Ikut Berdansa Politik

Nasional
Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Hasil Survei SMRC Warga Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Jadi Motivasi Semakin Baik

Nasional
Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Luncurkan Transpolitan, Gus Halim: Konsep Transmigrasi Kini Harus Berbasis Ekonomi Digital

Nasional
Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Sejarah Pemilu dan Pilpres 2019, dari Peserta hingga Hasil

Nasional
Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Kejagug: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Setiap Bulan sebagai Konsultan

Nasional
Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Kepala BPK Jabar Diperiksa di Kasus Ade Yasin Terkait Pembentukan Tim Auditor

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

DPR Gelar Rapat Paripurna Terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN

Nasional
PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

PDI-P Gelar Rakernas Kedua 10-13 Juni, Bahas Pemilu 2024?

Nasional
Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Kritik Imbauan agar Terdakwa Tak Pakai Atribut Keagamaan, Komnas HAM: Jaksa Agung Tak Boleh Berprasangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.