2 Bulan Masa Kampanye, Prabowo-Sandi Habiskan Dana Rp 34,5 Miliar

Kompas.com - 28/11/2018, 20:45 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama dua bulan masa kampanye atau sejak 23 September hingga 27 November 2018, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menghabiskan dana untuk kampanye sebesar Rp 34,5 miliar dari total penerimaan sebesar Rp 41,9 miliar.

Jumlah total pengeluaran ini mengalami kenaikan sebesar Rp 17,6 miliar dari periode bulan pertama atau per Oktober 2018.

Tercatat pengeluaran dana kampanye pasangan Prabowo-Sandi pada bulan pertama yakni Rp 16,9 miliar.

Baca juga: Dukung Prabowo-Sandiaga, Tenaga Honorer K2 Minta Dijadikan ASN

"Pengeluaran ini adalah bukti dari transparansi Pak Prabowo dan Pak Sandi. Pengeluaran dana kampanye saat ini adalah 34,5 miliar, kenaikannya cukup signifikan dari 16,9 miliar," ujar Bendahara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Thomas Djiwandono saat memberikan keterangan di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Thomas menjelaskan, pengeluaran terbesar dana kampanye paling besar adalah untuk penguatan jaringan posko dan relawan, media sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan media center.

Terkait hal itu BPN telah menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 21,6 miliar.

Baca juga: Dalam 2 Bulan, Sumbangan Dana Kampanye Prabowo-Sandi Capai Rp 41,9 Miliar

"Anggaran untuk kegiatan lain-lain sebesar Rp 21 miliar, ini adalah teritori dan jaringan dan hubungannya adalah dengan kampanye seperti penguatan posko-posko, kegiatan relawan," kata Thomas.

Selain dana kampanye juga digunakan untuk pertemuan tatap muka capres-cawapres Rp 7,1 miliar, pertemuan terbatas Rp 1,1 miliar dan bahan kampanye Rp 435.333.333.

Ada pula biaya untuk iklan media sebesar Rp 257.500.000, pembelian peralatan Rp 111.546.649 dan biaya operasional lain Rp 1,2 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X