Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentukan Moderator Debat, KPU Akan Libatkan Timses Capres-Cawapres

Kompas.com - 28/11/2018, 20:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melibatkan tim kampanye dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menentukan moderator debat Pilpres 2019.

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, dalam perencanaan penyelenggaraan debat, ada hal-hal yang sepenuhnya menjadi otoritas KPU. Tetapi, ada pula yang bisa melibatkan pihak di luar KPU.

"Misalnya menentukan moderator. Nah, itu biasanya kita undang, silahkan siapa yang bisa menerima," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakrta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Arief mengatakan, pada dasarnya fungsi moderator debat Pilpres adalah untuk mengantarkan pertanyaan kepada paslon.

Baca juga: KPU dan Dino Patti Djalal Bahas Materi Debat Capres-Cawapres

Adapun, pertanyaan-pertanyaan disusun oleh KPU bersama tim panelis.

"Sebetulnya moderator itu juga enggak melakukan apa-apa. Dia hanya men-deliver pertanyaan yang sudah disusun KPU bersama tim panelis," ujar Arief.

KPU berencana menggelar debat capres-cawapres sebanyak 5 kali. Seluruh debat akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Baca juga: KPU Buka Opsi Gelar Debat Capres-Cawapres di Luar Jakarta

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya mengatakan, rancangan debat capres-cawapres ditargetkan selesai akhir tahun ini. Debat pertama diharapkan dapat digelar pada Januari 2019.

Hingga saat ini, KPU terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas materi debat.

Pihak-pihak tersebut di antaranya, budayawan, ahli lingkungan hidup, ahli ekonomi, kelompok agama, hingga organisasi hubungan internasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com