Sudah Ada Aturan Jelas, MA Bingung Masih Ada Hakim Terjaring OTT KPK

Kompas.com - 28/11/2018, 17:12 WIB
Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat ditemui usai sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKetua Muda Pidana Mahkamah Agung (MA) Suhadi saat ditemui usai sebuah acara di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung ( MA) Suhadi mengaku akan mencari akar masalah dari hakim yang kembali terjerat kasus korupsi.

Hal itu diutarakannya terkait informasi soal hakim atau panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Rabu (28/11/2018).

Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan oleh MA telah jelas bertujuan untuk mencegah praktik korupsi. Suhadi pun mempertanyakan cara apa lagi yang perlu ditempuh MA untuk menjaga anggotanya.

"Semua upaya sudah kita laksanakan, regulasi seperti Perma (Peraturan MA) Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 Tahun 2016, terus ada Maklumat Ketua MA, kemudian turun ke bawah untuk pembinaan, pengawasan, dan sebagainya," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu.

"Ternyata masih seperti ini, kira-kira resep bagaimana yang kita perlukan," sambung dia.

Baca juga: Bayangkan, Korupsi Melibatkan Hakim, Panitera, Pengacara, Sangat Ironis...

Perma Nomor 7 Tahun 2016 yang ia maksud mengatur tentang penegakan disiplin kerja hakim pada MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Selain itu, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, serta Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Menurutnya, meskipun peraturannya sudah diresmikan, penerapan oleh para anggota yang kini dipertanyakan.

"Kalau hakim ada tata cara, disiplin hakim dalam jalankan tugasnya, sudah diatur lengkap. Sekarang pemahamannya sudah atau belum. Pengamalannya sudah dilakukan atau belum. Ini permasalahannya," jelasnya.

Baca juga: Arsul Sani: OTT KPK Kode Keras bagi MA Mereformasi Pengawasan Hakim

Oleh sebab itu, ia mengaku akan mengadakan evaluasi secara menyeluruh demi mencegah praktik korupsi.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

100 Tahun Kedatangan Warga Korea ke Indonesa, Wapres: Hubungan Baik Ini Harus Dijaga

Nasional
Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari  Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Susunan Pengurus Gerindra Terbaru, dari Ketua Umum, Pengurus Harian hingga 12 Wakil

Nasional
Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Erick Thohir Minta Ahok Fokus Benahi Masalah Internal Pertamina

Nasional
UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 20 September: 3.738 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Penyelenggaraan Pilkada Diharapkan Tak Terhambat Akibat 2 Komisioner KPU Positif Covid-19

Nasional
Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Covid-19 di Tengah Penyelenggara dan Desakan Penundaan Pilkada Serentak

Nasional
IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

IDI Sudah Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Bakal Tinggi

Nasional
Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Menko PMK: Inisiatif Daerah Diperlukan dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Cek Stok Beras di Kediri, Menko PMK Pastikan Kesiapan Penyaluran Bansos

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Pemerintah Dinilai Tak Tegas Bikin Kebijakan

Nasional
Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Para Ketua Umum Parpol Perlu Bersepakat Tak Gelar Kampanye Langsung

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | Sederet Pengurus Baru Partai Gerindra

Nasional
Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Kepengurusan Gerindra 2020-2025: Fadli Zon, Sandiaga Uno, hingga Edhie Prabowo Jadi Wakil Ketua Dewan Pembina

Nasional
Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Jika Perppu tentang Pilkada Kembali Diterbitkan, KPU Usulkan 5 Hal Ini

Nasional
UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 19 September: Sebaran 4.168 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X