Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Apa Dasarnya Ferdinand Menuduh Jokowi Memperalat Lembaga Negara?

Kompas.com - 28/11/2018, 13:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Adita Irawati menilai, pernyataan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean bahwa Presiden Joko Widodo memperalat lembaga negara adalah pernyataan yang tidak benar dan berlebihan.

"Tidak benar dan terlalu berlebihan menyebut pernyataan Pak Presiden sebagai bentuk memperalat negara. Apa dasarnya menuduh demikian?" kata Adita melalui sambungan telepon, Rabu (28/11/2018) siang.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Memperalat Lembaga Negara demi Keuntungan Politiknya

Ia heran mengapa permintaan Presiden Jokowi agar proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Lampung-Palembang segera beroperasi justru menuai komentar negatif, khususnya dari kalangan politikus.

Seharusnya, instruksi Presiden itu disambut positif lantaran masyarakat otomatis dapat menggunakan proyek infrastruktur tersebut.

"Kalau sebuah proyek infrastruktur bisa selesai lebih cepat, mengapa malah dikeluhkan? Seharusnya kan malah disyukuri dan diapresiasi karena artinya lebih cepat juga bisa dinikmati masyarakat," ujar Adita.

Apalagi, jika tol Lampung-Palembang resmi beroperasi April 2019, dapat memudahkan masyarakat yang hendak melaksanakan mudik Lebaran.

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Masih Sibuk Meresmikan Proyek Era SBY

Poin yang seharusnya menjadi perhatian adalah apakah percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut mengabaikan tata kelola dan ketentuan atau tidak.

Dalam konteks permintaan Presiden pada ruas tol Lampung-Palembang, Adita memastikan, tidak ada tata kelola yang diabaikan.

Proyek itu sangat memungkinkan untuk rampung dan beroperasi lebih cepat.

"Kita semua pasti mengawal agar tidak ada yang dilanggar. Presiden pasti tidak akan mau kalau demi percepatan proyek terjadi pelanggaran. Beliau sangat concern akan hal ini," ujar Adita.

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

Diberitakan, Ferdinand mengatakan bahwa Presiden Jokowi memperalat lembaga negara agar sebuah proyek infrastruktur rampung lebih cepat dari jadwal yang telah dikalkulasi. Hal ini dinilai hanya demi mengeruk keuntungan politik pribadi.

"Jelas bahwa Jokowi sedang memperalat jajaran lembaga negara untuk bekerja mati-matian di luar jadwal demi keuntungan politiknya," ujar Ferdinand ketika dihubungi, Rabu pagi.

Pernyataan Ferdinand merujuk pada pidato Presiden Jokowi dalam acara CEO Forum dan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Pada dua acara itu, Presiden Jokowi mengaku, meminta agar proyek jalan tol Lampung-Palembang dapat dioperasikan April 2019.

Sebab, ia mendapatkan laporan bahwa proyek itu dapat dioperasikan bulan Juni 2019.

"Mbok agak maju sedikit ke bulan April. Biar ada manfaatnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian meluruskan apa maksud dari pernyataan "biar ada manfaatnya."

"Maksudnya manfaat buat Lebaran ya Jadi sudah bisa dari Lampung ke Palembang, mudik Lebaran pakai mobil. Bukan untuk Pemilu. Pasti mikirnya Pemilu ini," ujar Jokowi.

Kemudian, Presiden Jokowi melanjutkan, "tapi ya itu (Pemilu) juga."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com