Perludem Berencana Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Kompas.com - 27/11/2018, 22:14 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berencana mengajukan judicial review (JR) atau uji materi Pasal 471 ayat 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal tersebut, mengatur soal proses penyelesaian sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bersifat final dan mengikat.

Titi mengatakan, putusan PTUN terkait penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat final dan mengikat adalah tidak lazim.

Sebab, dalam hal sengketa administrasi negara, PTUN merupakan lembaga peradilan hukum di tingkat pertama. Oleh karenanya, tidak lazim jika kemudian putusan PTUN bersifat final dan mengikat.

Baca juga: Soal OSO, KPU Disarankan Ajukan Sengketa Kewenangan Antarlembaga ke MK

"Pertama, karakter putusan PTUN yang final dan mengikat pada level pengadilan PTUN itu tidak lazim," kata Titi saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).

"Di sini membuat kami berencana melakukan JR terhadap Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang kami pandang kurang berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa pemilu yang adil," sambungnya.

Sifat putusan PTUN itu, kata Titi, membuat KPU menjadi tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu.

KPU, lanjut dia, tidak diberi ruang gerak untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil lantaran tidak bisa mengajukan upaya hukum setelah adanya putusan PTUN.

"Kami memahami KPU tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu kita yang tidak memberi ruang gerak KPU untuk menjadi alat negara dalam mewujudkan pemilu yang jurdil," ujar Titi.

Putusan PTUN itu merujuk pada putusan Nomor 242 yang membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ( OSO), tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Soal Kasus Djoko Tjandra, Anggota Komisi III: Kurang Koordinasi Antar Lembaga

Nasional
Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Tommy Soeharto Resmi Pecat Kader Partai Berkarya yang Ingin Munaslub

Nasional
Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Nasional
Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Kasus PT DI, KPK Konfirmasi Dirut PT PAL soal Penganggaran Mitra Penjualan

Nasional
Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Periksa 3 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil, Kejagung Kumpulkan Bukti Proses Impor dari India

Nasional
Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X