Perludem Berencana Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Kompas.com - 27/11/2018, 22:14 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRDirektur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini dalam diskusi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berencana mengajukan judicial review (JR) atau uji materi Pasal 471 ayat 7 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal tersebut, mengatur soal proses penyelesaian sengketa Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bersifat final dan mengikat.

Titi mengatakan, putusan PTUN terkait penyelesaian sengketa pemilu yang bersifat final dan mengikat adalah tidak lazim.

Sebab, dalam hal sengketa administrasi negara, PTUN merupakan lembaga peradilan hukum di tingkat pertama. Oleh karenanya, tidak lazim jika kemudian putusan PTUN bersifat final dan mengikat.


Baca juga: Soal OSO, KPU Disarankan Ajukan Sengketa Kewenangan Antarlembaga ke MK

"Pertama, karakter putusan PTUN yang final dan mengikat pada level pengadilan PTUN itu tidak lazim," kata Titi saat ditemui di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).

"Di sini membuat kami berencana melakukan JR terhadap Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang kami pandang kurang berkontribusi terhadap penyelesaian sengketa pemilu yang adil," sambungnya.

Sifat putusan PTUN itu, kata Titi, membuat KPU menjadi tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu.

KPU, lanjut dia, tidak diberi ruang gerak untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil lantaran tidak bisa mengajukan upaya hukum setelah adanya putusan PTUN.

"Kami memahami KPU tersandera oleh mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu kita yang tidak memberi ruang gerak KPU untuk menjadi alat negara dalam mewujudkan pemilu yang jurdil," ujar Titi.

Putusan PTUN itu merujuk pada putusan Nomor 242 yang membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ( OSO), tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD.

Majelis Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut, dan menerbitkan SK yang baru yang menyatakan OSO memenuhi syarat (MS) sebagai calon anggota DPD.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X