KPK Pertimbangkan Perberat Tuntutant Buronan Kasus DPRD Sumut

Kompas.com - 27/11/2018, 21:49 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, KPK mempertimbangkan untuk memperberat tuntutan hukuman terhadap mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Ferry Suando Tanuray Kaban.

Ferry adalah tersangka kasus dugaan penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

Pertimbangan itu dikarenakan Ferry tak kunjung menyerahkan diri. Saat ini, Ferry menjadi buronan setelah KPK mengirimkan surat kepada Kepala Polri melalui NCB-Interpol Indonesia sejak September 2018.

"Tentu saja berbeda ya (tuntutannya), mereka yang kooperatif dan mereka yang tidak kooperatif, bahkan mereka yang melarikan diri pasti akan kami pertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan sehingga tuntutannya bisa jauh lebih maksimal," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018) malam.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Satu Anggota DPRD Sumut

"Perlu diingat ancaman pidana untuk penerimaan suap adalah 4 sampai 20 tahun penjara," lanjutnya.

Ia menjelaskan, tim KPK pernah mendatangi keluarga Ferry. Namun, pihak keluarga menyampaikan kepada tim bahwa sudah tak ada komunikasi lagi antara Ferry dan keluarganya belakangan ini.

Febri mengingatkan, tak ada gunanya bagi Ferry untuk terus melarikan diri demi menghindar dari proses hukum.

"Karena lambat atau cepat pasti akan ditemukan. KPK terus melakukan pencarian keberadaan tersangka dengan bantuan Polri dan masyarakat setempat," kata dia.

"Justru jika terus melarikan diri maka hal tersebut akan menjadi beban bagi dirinya sendiri dan juga keluarga. Sehingga kami ingatkan kembali agar yang bersangkutan kooperatif dan menyerahkan diri pada KPK," lanjut Febri.

Di sisi lain, KPK juga mengimbau agar pihak-pihak lain tak berupaya menyembunyikan informasi atau keberadaan Ferry. Sebab, sikap tersebut akan menimbulkan risiko pidana.

"Ada risiko pidana untuk perbuatan itu, yaitu di Pasal 21 atau Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling sedikit 3 tahun hingga 12 tahun," kata Febri.

Dalam kasus ini, sebanyak 38 anggota DPRD Sumut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Baca juga: KPK Tahan Dua Anggota DPRD Sumut

Suap untuk ke-38 anggota DPRD Sumut itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut, Persetujuan Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun 2013-2014 oleh DPRD Sumut.

Kemudian, terkait pengesahan APBD tahun anggaran 2014-2015 dan penolakan penggunaan hak interpelasi anggota DPRD Sumut pada 2015.

Para anggota Dewan itu diduga menerima suap berupa hadiah atau janji dari mantan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.

Dugaan fee dari Gatot untuk masing-masing anggota DPRD Sumut itu berkisar Rp 300 juta sampai Rp 350 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X