Kalla Yakin Pemeriksaan Dahnil Anzar Tak Terkait Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini pemeriksaan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kasus dugaan penyimpangan dana kemah pemuda Islam, tak berkaitan dengan Pilpres 2019.

Kalla mengakui saat ini Dahnil menjabat Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun ia meyakini polisi independen dalam memeriksa Dahnil.

"Ya tentu, kepolisian tidak bermaksud begitu. Tetapi secara kebetulan terjadi seperti itu. Tetapi sekali lagi prosesnya harus betul-betul baik terbuka dan adil," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Dahnil Anzar: Yang Jelas Kasus Rp 2 Miliar Itu, Kami Seperti Dikerjai...

Ia mengatakan, setiap warga negara wajib mengikuti proses hukum jika tersandung kasus. Kalla meminta semua pihak menghormati proses hukum hingga didapat bukti yang jelas.

Di sisi lain Kalla meminta polisi transparan dalam menjalankan proses hukum terhadap Dahnil sehingga tak menimbulkan kecurigaan publik.

"Semua orang warga negara ini termasuk Anda, kalau ada masalah hukum harus ikut, tetapi prosesnya juga harus transparan dan juga harus ada bukti yang cukup," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Dahnil menilai pemanggilannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kegiatan kegiatan kemah Pemuda Islam Indonesia 2017 sebagai sesuatu yang dicari-cari dan merupakan konsekuensi sikapnya mengkritik pemerintah.

Baca juga: 7 Fakta di Balik Kasus Dahnil Anzar, Dugaan Rekayasa hingga Sindiran Jusuf Kalla

"Yang jelas saya sejak awal paham betul konsekuensi dari sikap saya mengkritisi pemerintah, kemudian bersikap terhadap pemerintah. Jadi saya termasuk terhadap pihak aparatur keamanan. Jadi kemudian sekarang gak tahu dicari-cari apa, nanti kita lihat masyarakat yang akan menilai," kata Dahnil di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/11/2018).

Dahnil menambahkan, kegiatan kemah yang digelar di pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah pada 16-17 Desember 2017 itu diinisiasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) Republik Indonesia dan melibatkan Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor.

"Tapi anehnya cuma kami yang diperiksa dan dicari-cari. Yang kedua, saya paham sekali ini konsekuensi dari sikap saya selama ini. Jadi sudah dicari-carilah. Tapi nanti kita lihat pemeriksaannya bagaimana, kita tunggu saja," kata dia.