Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Revolusi Industri 4.0, Ini Tipe Pemimpin Ideal Menurut Jokowi

Kompas.com - 27/11/2018, 17:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, Indonesia harus dipimpin figur dengan kriteria yang khusus agar tidak tertinggal dari negara-negara lain.

"Kita tahu semuanya, revolusi industri 4.0, digital economy sudah mulai masuk dan ini harus kita respons dengan cepat. Karena membawa disrupsi perubahan yang radikal, perubahan tidak terduga, memporak porandakan standard yang telah ada," ujar Jokowi dalam pidato di pertemuan tahunan Bank Indonesia di JCC Senayan, Selasa (27/11/2018).

"Lalu kita butuh pemimpin-pemimpin, orang-orang seperti apa? Agen-agen transformasi seperti apa? Baik itu di level desa, kabupaten/kota, provinsi, maupun di nasional? Di level manajerial di BUMN, di perusahaan swasta? Seperti apa yang kita butuhkan?" lanjut dia.

Pertama, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berpikiran terbuka. Sebab, dalam menghadapi sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya, dibutuhkan fleksibilitas agar seseorang dapat memahami hal tersebut dan meresponsnya dengan baik.

Lagipula, menurut Jokowi, saat ini adalah era keterbukaan. 

Selanjutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang siap menghadapi produk revolusi industri 4.0.

"Yang kedua, kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi munculnya advanced robotic, virtual reality, bitcoin dan cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespons, enggak cepat mempelajari perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal," ujar Jokowi.

Baca juga: Kata Presiden Jokowi tentang Cepatnya Revolusi Industri 4.0

Ketiga, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu bereaksi cepat dan berorientasi pada hasil. Bukan justru berorientasi pada prosedur.

Kita juga butuh pemimpin goal oriented, result oriented. Bukan prosedur oriented yang bertele-tele, berbelit-belit, yang bertahun-tahun, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, mengurus izin. Sudah enggak musimnya lagi seperti itu," ujar Jokowi.

Terakhir, Indonesia harus mempunyai pemimpin yang mampu berkolaborasi dari seluruh elemen bangsa.

Kompas TV Pernyataan Airlangga Hartarto soal Presiden Jokowi dua periode disampaikan saat memberi sambutan di GIIAS 2018.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com