Timses Sebut Kebijakan Jokowi soal Petani Karet Murni Upaya Pemerintah

Kompas.com - 27/11/2018, 17:28 WIB
Juru Bicara TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arya Sinulingga di Posko Pemenangan Jokowi-Maruf, di Menteng, Jakarta, Selasa (27/11/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arya Sinulingga di Posko Pemenangan Jokowi-Maruf, di Menteng, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga mengatakan, kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah penurunan harga karet merupakan kebijakan di luar kampanye.

Arya memastikan bahwa kebijakan itu murni sebagai upaya pemerintah menyelamatkan nasib petani karet.

"Karena rakyat sudah mengeluh, jadi mesti ada kebijakan tersendiri. Ini tidak melihat pilpres atau elektabilitas. Memang perlu diambil langkah konkret untuk kebutuhan masalah karet dan sawit," ujar Arya di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, di Menteng, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Menurut Arya, harga karet sebagai komoditas sangat bergantung pada harga di pasar dunia. Salah satu solusi untuk menjaga harga karet dan keuntungan petani adalah dengan pembelian komoditas oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji pemerintah akan membeli karet dari petani untuk bahan baku campuran aspal dalam proyek infrastruktur pasca-anjloknya harga karet di pasar dunia.

Baca juga: Harga Karet Jeblok, Jokowi Janji Pemerintah Beli dari Petani

"Sudah sebulan ini kita kaji terus sehingga seminggu kemarin kita memutuskan untuk karet yang harganya jatuh jadi Rp 6.000 (per kg). Saya sudah perintahkan untuk Menteri PU, Pak Dirjen, petani karet di tempat lain, saya sampaikan bahwa kementerian PU akan beli langsung dari koperasi atau petani," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Minggu (25/11/2018).

Jokowi menyebutkan, Kementerian PUPR akan membeli dengan harga lebih tinggi dari pasaran yakni sekitar Rp 7.500-Rp 8.000 per kilogram. Jokowi memastikan Kementerian PUPR akan membeli karet-karet tersebut dari petani dengan harga lebih kompetitif.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

LGBT Dilarang Jadi CPNS Kejaksaan Agung, Arsul Sani: Itu Diskriminasi

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X