Berkaca pada Singapura, Ketua KPK Ingin Ada Penguatan UU Tipikor

Kompas.com - 27/11/2018, 14:50 WIB
Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. KOMPAS / AGUS SUSANTOBoneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengagumi pemberantasan korupsi di Singapura yang begitu kuat.

Ia mengisahkan peristiwa tertangkapnya seorang penyuplai ikan di Singapura oleh lembaga antikorupsi negara tersebut yang bernama Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)

Penyuplai ikan itu ditangkap karena menyuap koki di sejumlah hotel dan restoran di Singapura.

"Di mana coba korupsinya kalau kita pikir dengan kerangka aturan di Indonesia? Seorang supplier ikan, nyogok tukang masak hotel, restoran, ditangkap oleh CPIB," kata Agus saat membuka Diskusi Publik Hasil Review Konvensi PBB Antikorupsi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Cerita Pimpinan KPK tentang Korupsi 10 Dollar di Singapura

Penyuplai ikan tersebut, lanjut Agus, menyuap koki di sejumlah hotel dan restoran di sana agar produk-produk lautnya bisa diprioritaskan. Para koki yang menerima suap juga diproses oleh CPIB.

Agus mengungkapkan, kisah itu ia dapatkan saat mengunduh buku digital dari situs resmi CPIB.

"Mereka berpikir dengan nyogok tadi harga (makanan) restoran atau harga hotel yang dicap ke masyarakat pasti lebih tinggi. Jadi itu contoh yang kadang-kadang kita tidak terpikir itu korupsi," kata Agus.

"Misal juga, seorang dealer mobil biasanya perlu mendekati, misalkan, produsen kendaraan bermotornya (dengan) memberikan sesuatu, itu kena," lanjut dia.

Baca juga: KPK Usul Revisi UU Tipikor atau Perppu kepada Pemerintah

Dari hal-hal seperti itu, Agus berharap adanya penguatan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Revisi tersebut dinilai perlu untuk melengkapi UU Tipikor mengenai beberapa persoalan korupsi yang belum diatur dalam undang-undang.

Selain itu, untuk mengadopsi sejumlah usulan dan rekomendasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

"Kita ingin punya UU Tipikor yang baru, yang mengakomodasi gap kita antara lain korupsi di private sector, korupsi perdagangan pengaruh, dan asset recovery. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang harus bersama-sama kita wujudkan," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

AJI dan Warga Papua Gugat Pasal soal Pemblokiran di UU ITE

Nasional
KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

KPK Tak Lagi Sama, ICW: Pengunduran Diri Pegawai Dapat Dipahami

Nasional
Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Dua Kali Pamit, Febri Diansyah Kini Benar-benar Undur Diri Dari KPK...

Nasional
IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

IAKMI: Angka Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Pengamat: Pilkada Lanjut, Sulit bagi Presiden Hindari Persepsi Publik soal Konflik Kepentingan

Nasional
Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Persatuan Buruh: Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X