Jokowi Sebut Peringkat Kemudahan Mendirikan Usaha di Indonesia Naik Drastis

Kompas.com - 27/11/2018, 10:56 WIB
Presiden Joko Widodo saat blusukan di jalan tol ruas Bakauheuni-Terbanggi Besar, Lampung, Jumat (23/11/2018). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat blusukan di jalan tol ruas Bakauheuni-Terbanggi Besar, Lampung, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, saat ini peringkat Indonesia dalam kemudahan mendirikan usaha telah meningkat drastis.

Indonesia kini menempati peringkat 72 dari sebelumnya di peringkat 120-an.

"Ranking Indoneia di Ease of Doing Business juga melompat dari 120-an menjadi 72. Dalam empat tahun ini," kata Jokowi dalam pidatonya pada acara HUT ke-18 Metro TV yang disiarkan Senin (26/11/2018) malam.

Baca juga: Jokowi: Kami Telah Perbaiki Struktur Fiskal dari Konsumtif ke Produktif

Hal itu, kata Jokowi, didapat lewat kerja pemerintah yang telah memangkas regulasi yang panjang dan rumit sehingga pengusaha lebih mudah berinvestasi di Indonesia.

Jokowi lantas menunjukan kerumitan perizinan usaha dalam membangun pembangkit listrik.

Ia mengatakan sebelumnya ada 258 izin yang harus dilalui oleh pengusaha untuk membangun pembangkit listrik.

Baca juga: Cerita Presiden Jokowi Gagal Damaikan AS dan China di KTT APEC

Untuk mengurus izin tersebut diperkirakan membutuhkan waktu tahunan sehingga proyek pembangunan pembangkit tak kunjung terlaksana.

"Kami pangkas jadi 58 izin. Tapi juga saya sampaikan belum cukup menurut saya 58. Terlalu banyak izin seperti jtu. Tapi ini perlu proses, tidak mungkin bisa instan. Perlu tahapan besar untuk memulai kecepatan, untuk memulai efisien, untuk memulai kompetitif," lanjut Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Penerima Kartu Prakerja Total 5,9 Juta, Banyak yang Belum Dapat

Nasional
Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Serikat Pekerja Tekstil Gugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Usulan Pemerintah, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Suami Kecelakaan Lalu Lintas, Isteri: Sudah Siaga dengan Kartu JKN-KIS

Nasional
Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Seleksi PPPK, Momentum Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Honorer

Nasional
Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Mendagri: Pemilih Harus Langsung Pulang Setelah Mencoblos, Jangan Berkumpul di TPS

Nasional
Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Irjen Napoleon Bantah Minta Uang Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”

Nasional
Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Disinggung soal Permintaan Rp 7 Miliar untuk “Petinggi Kita”, Irjen Napoleon Tertawa

Nasional
Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Irjen Napoleon: Paper Bag Warna Merah dari Tommy Sumardi Berisi Risalah Sidang Djoko Tjandra

Nasional
Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Akui Bertemu Tommy Sumardi di Ruangannya, Bahas Djoko Tjandra

Nasional
Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Komnas HAM: Penegakan HAM Seharusnya Tidak Jadi Perkara yang Sulit bagi Pemerintah

Nasional
Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Mendikbud Pastikan Anggaran untuk PPPK 2021 Ditanggung Pemerintah Pusat

Nasional
Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Peserta Seleksi PPPK 2021 Akan Dapat Materi Pembelajaran secara Daring

Nasional
Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X