Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perdebatan Harga Pasar Jokowi Vs Sandiaga Bikin Pertarungan Pilpres Lebih Rasional

Kompas.com - 27/11/2018, 08:01 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan harga pasar antara calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dinilai membuat pertarungan Pemilihan Presiden 2019 lebih rasional.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, perdebatan Jokowi vs Sandiaga menunjukkan bahwa peserta pemilu sudah meninggalkan politik identitas sebagai cara mereka memenangkan kontestasi.

"Jadi pertarungan Pilpres 2019 nanti pertarungan yang menurut saya lebih rasional daripada pertarungan yang kita lihat beberapa waktu lalu di Pilkada DKI," ujar Rico, dalam acara Aiman yang ditayangkan Kompas TV, Senin (26/11/2018) malam.

Rico mengatakan, tidak mengherankan jika pertarungan pada Pilpres kali ini lebih banyak dihabiskan di pasar.

Baca juga: Komentar Sandiaga atas Pernyataan Jokowi Orang Super Kaya Tiba-tiba Datang ke Pasar

Survei terbaru Median menunjukkan, ketika warga ditanya apa kegelisahan yang harus segera diselesaikan pemerintah, sebesar 48,9 persen menyebut masalah ekonomi.

Dengan demikian, Jokowi harus membuat ekonomi stabil jika ingin menang dalam Pilpres 2019.

"Variabel paling besar yang memengaruhi cara orang memilih itu adalah kinerja dan performa ekonomi. Nomor satu itu," kata dia.

Hal inilah yang mendasari penilaiannya bahwa dengan pertarungan lebih rasional.

Baca juga: Sandiaga: Saya ke Pasar Serap Aspirasi, kalau Belanja Namanya Pencitraan

Masyarakat menentukan pilihan berdasarkan persoalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. 

"2019 ini faktor rasional jauh lebih besar, itu faktor ekonomi. Politik identitas sudah tidak laku lagi," kata Rico.

Kemenangan dari pasar

Rico mengatakan, sejatinya petahana memiliki tingkat keterpilihan yang lebih tinggi daripada penantang. Namun, jika tidak mampu mengantisipasi isu ekonomi, petahana bisa saja kalah.

Menurut Rico, Jokowi sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, Rico menilai, Jokowi kemudian mengimbangi strategi Sandiaga yang terus menerus menyebut harga di pasar naik.

"Mau tidak mau dia habis-habisan begitu. Makanya kemarin harga BBM subsidi tidak jadi dinaikan dan itu secara political marketing langkah itu sudah benar," kata dia.

Baca juga: Sandiaga: Banyak Petani Tidak Punya Akses Pupuk Organik karena Data Simpang Siur

Sebab, jika harga-harga naik, elektabilitas Jokowi bisa turun. Rico mengatakan, masyarakat tidak mau tahu dinamika apa di dunia internasional yang membuat sebuah komoditas naik harganya.

Mereka hanya ingin tahu bahwa ada BBM yang bisa mereka jangkau dan beras yang bisa mereka makan.

"Jadi kalau ini bisa bertahan sampai 2019, sebenarnya peluang dia (Jokowi) untuk menang jauh lebih tinggi," ujar Rico.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com