Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Berencana Gelar Debat Capres 5 Kali, Januari hingga April 2019

Kompas.com - 26/11/2018, 19:53 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun rencangan debat capres-cawapres. Rencananya, debat digelar sebanyak lima kali. Seluruhnya, akan dilaksanakan pada 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, rancangan debat capres-cawapres ditargetkan rampung akhir tahun ini. Sehingga diharapkan debat pertama dapat digelar Januari 2019.

"Sekarang ini yang sedang KPU lakukan mempersiapkan segala sesuatunya terkait debat. Kami merencakan pada Desember ini tahap debat capres cawapres itu sudah rampung, sehingga Januari kita sudah bisa melakukan debat," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/11/2018).

Hingga hari pemungutan suara 17 April 2019, KPU setidaknya punya waktu 4 bulan untuk menggelar debat sebanyak 5 kali.

Kemungkinan, debat akan diselenggarakan satu kali pada Januari, Februari, dan April, dan dua kali di Maret.

Wahyu mengatakan, KPU saat ini tengah mengidentifikasi isu yang nantinya akan digunakan sebagai isu debat.

Isu debat kemungkinan akan meliputi sejumlah tema seperti, pertahanan dan keamanan, korupsi, lingkungan hidup, perdagangan manusia, narkoba, radikalisme, terorisme, internasional dan isu-isu lainnya.

KPU juga tengah mengidentifikasi pakar-pakar yang nantinya akan diminta untuk menjadi tim perumus soal debat.

Baca juga: KPU Disarankan Rancang Debat Capres-Cawapres yang Tak Kaku

Identifikasi itu dilakukan KPU sembari merumuskan nama-nama calon panelis untuk setiap isu.

Rencananya, Rabu (28/11/2018) besok KPU bertemu jajaran media untuk membahas lokasi debat.

"Kita sedang membahas sebaiknya (debat diselenggarakan) tidak hanya di Jakarta, tapi juga di daerah lain yang nanti akan kita pertimbangkan secara teknis yang memungkinkan itu akan di mana. Banyak yang menginginkan di Papua, Aceh, tetapi kita sedang mempertimbangkan secara teknis itu memungkinkan atau tidak," ujar Wahyu.

Kompas TV Satu truk tronton berisi kotak suara datang di gudang KPU Kabupaten Semarang. Truk memuat 2.900 kotak suara.<br /> <br /> Logistik ini belum semua. Karena kebutuhan kotak suara di Kabupaten semarangsebanyak16.199 kotak suara.<br /> <br /> Kekurangan dikirimkan KPU Provinsi pada Minggu 25 November.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com