Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Catatan untuk CPNS 2018

Kompas.com - 26/11/2018, 17:48 WIB
Mela Arnani,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

"Buktinya soalnya tidak dipahami oleh peserta, ada persoalan di soalnya itu. Harus disesuaikan dengan yang ada. Untuk tahu apa yang dicari (pemerintah), Kementerian PANRB harus berbicara dengan kementerian lain atau lembaga yang menangani pendidikan, termasuk membuat soal dan sebagainya," lanjut Agus.

Umumkan dulu

Saat ini perhatian publik tengah tertuju pada hasil SKD yang belum diumumkan secara resmi. Menurut Agus, pemerintah dapat mengumumkan hasil tes tersebut terlebih dahulu.

"Menurut saya, keluarkan dulu siapa lulus tidak lulus, tujuannya kan itu," ucap Agus.

Beberapa lokasi tes SKD memang langsung mengumumkan nilai-nilai peserta yang mengikuti ujian. Namun, hasil tersebut berupa angka secara murni dan tidak ada keterangan lolos atau tidaknya.

Agus mengatakan, pemerintah dapat menjadikan ini sebagai suatu bahan perbaikan.

"Yang pertama di-review apa yang telah terjadi, kenapa, cari sebabnya. Itu di-review, di mana kesalahannya. Misalnya di soal peserta menjawab A, lalu digolongkan," papar dia.

Selain itu, pemerintah juga dapat berkonsultasi dengan ahli, kementerian atau lembaga lain. Hal ini dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan yang diambil dan kebijakan ke depan.

"Supaya kemudian kalau harus remidi atau apa, harus sesuai dengan pemahaman anak-anak (peserta). Jangan dikeluarkan kebijakan dulu, tapi enggak masalah kebijakan mau diubah, ditarik itu enggak masalah," lanjut dia.

Agus menyampaikan, paradigma masyarakat terutama orangtua terhadap pekerjaan menjadi CPNS juga harus diubah.

Selama ini, banyak orangtua memaksa anak untuk menjadi CPNS karena dinilai dapat menjamin masa depan.

"Paradigma itu yang menyulitkan, anak dipaksa untuk jadi CPNS. Di situ persoalannya," kata dia.

Tidak semua lolos

Agus mengatakan, wajar jika banyak yang tidak lolos seleksi CPNS karena banyaknya pelamar dan terbatasnya lowongan yang dibuka.

Namun, ia sepakat jika pemerintah tidak menurunkan passing grade dan tetap menjaga persaingan.

"Tidak semuanya harus diterima. Buat saya yang keterima sedikit ya enggak apa-apa. Itu saja dipakai dulu. Kan masih ada yang honorer juga. Tapi tahun depan harus mempelajari masalah kenapa tidak lulus. Menurut saya ya (seleksi) harus ketat," ujar dia. 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rekrutmen CPNS 2018 Dalam Angka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com