"Buktinya soalnya tidak dipahami oleh peserta, ada persoalan di soalnya itu. Harus disesuaikan dengan yang ada. Untuk tahu apa yang dicari (pemerintah), Kementerian PANRB harus berbicara dengan kementerian lain atau lembaga yang menangani pendidikan, termasuk membuat soal dan sebagainya," lanjut Agus.
Saat ini perhatian publik tengah tertuju pada hasil SKD yang belum diumumkan secara resmi. Menurut Agus, pemerintah dapat mengumumkan hasil tes tersebut terlebih dahulu.
"Menurut saya, keluarkan dulu siapa lulus tidak lulus, tujuannya kan itu," ucap Agus.
Beberapa lokasi tes SKD memang langsung mengumumkan nilai-nilai peserta yang mengikuti ujian. Namun, hasil tersebut berupa angka secara murni dan tidak ada keterangan lolos atau tidaknya.
Agus mengatakan, pemerintah dapat menjadikan ini sebagai suatu bahan perbaikan.
"Yang pertama di-review apa yang telah terjadi, kenapa, cari sebabnya. Itu di-review, di mana kesalahannya. Misalnya di soal peserta menjawab A, lalu digolongkan," papar dia.
Selain itu, pemerintah juga dapat berkonsultasi dengan ahli, kementerian atau lembaga lain. Hal ini dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan yang diambil dan kebijakan ke depan.
"Supaya kemudian kalau harus remidi atau apa, harus sesuai dengan pemahaman anak-anak (peserta). Jangan dikeluarkan kebijakan dulu, tapi enggak masalah kebijakan mau diubah, ditarik itu enggak masalah," lanjut dia.
Agus menyampaikan, paradigma masyarakat terutama orangtua terhadap pekerjaan menjadi CPNS juga harus diubah.
Selama ini, banyak orangtua memaksa anak untuk menjadi CPNS karena dinilai dapat menjamin masa depan.
"Paradigma itu yang menyulitkan, anak dipaksa untuk jadi CPNS. Di situ persoalannya," kata dia.
Agus mengatakan, wajar jika banyak yang tidak lolos seleksi CPNS karena banyaknya pelamar dan terbatasnya lowongan yang dibuka.
Namun, ia sepakat jika pemerintah tidak menurunkan passing grade dan tetap menjaga persaingan.
"Tidak semuanya harus diterima. Buat saya yang keterima sedikit ya enggak apa-apa. Itu saja dipakai dulu. Kan masih ada yang honorer juga. Tapi tahun depan harus mempelajari masalah kenapa tidak lulus. Menurut saya ya (seleksi) harus ketat," ujar dia.