Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah, Kampanye Politik Hanya Seminggu Sekali

Kompas.com - 26/11/2018, 12:55 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi pengarahan kepada kepala daerah terpilih di Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi pengarahan kepada kepala daerah terpilih di Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Senin (26/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewanti-wanti kepala daerah terpilih untuk tertib jika ingin ikut mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

Tjahjo mengingatkan mereka harus izin dulu kepada Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, kampanye hanya dilakukan seminggu satu kali.

"Bahwa kepala daerah adalah jabatan politis itu iya, didukung oleh satu partai atau gabungan partai politik. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau mau kampanye harus mengajukan izin, satu minggu hanya sekali," ujar Tjahjo dalam pembukaan pembekalan diklat kepala daerah gelombang II di Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Senin (26/11/2018).

Jika bisa, kegiatan kampanye juga dilakukan di luar hari kerja yaitu Sabtu dan Minggu. Tjahjo juga mengingatkan kepala daerah untuk berhati-hati dalam tahun politik ini. Jangan sampai mereka menggunakan aset pemerintah untuk berkampanye.

Baca juga: Mendagri Berharap Tak Ada Lagi Kepala Daerah yang Mundur karena Masalah Keluarga

Tjahjo mengatakan aparatur sipil negara (ASN) juga jangan sampai dilibatkan dalam kampanye kepala daerah.

"Lalu kadang-kadang kita sekarang ini repot, menggerakkan tangan saja repot. Salah ngomong lagi tambah repot lagi. Jadi hati-hati kalau Bapak mau angkat nomor satu atau nomor dua, hanya boleh saat Bapak Ibu mengajukan kampanye," ujar Tjahjo.

Tjahjo meminta kepala daerah cermat, jangan sampai kelepasan melakukan aktivitas kampanye tanpa izin Kemendagri.

Dalam acara ini, hadir beberapa kepala daerah baik wali kota dan bupati dari berbagai pemerintah daerah. Misalnya seperti Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota Cimahi, Bupati Kudus, Bupati Temanggung, dan lainnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Wawan Adik Ratu Atut Lepas dari Tuntutan Pencucian Uang

Nasional
KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X