Kompas.com - 26/11/2018, 06:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penyebaran rekaman asusila yang menimpa Baiq Nuril membuka perdebatan baru terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mantan Kepala SMU 7 Mataram, Muslim, melaporkan Nuril dengan menggunakan UU tersebut.

Nuril dinyatakan bebas dari tuduhan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mataram.

Namun, ia divonis bersalah dan melanggar UU ITE dalam kasasi yang diajukan kejaksaan di Mahkamah Agung.

Baca juga: Menkominfo Nilai Kasus Baiq Nuril Unik

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, kasus yang menimpa Baiq Nuril bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat di era digital.

Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Nexticorn International Convention, Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN D Menkominfo Rudiantara memberikan keterangan kepada wartawan di sela-sela Nexticorn International Convention, Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).
Rudiantara mengingatkan masyarakat untuk hati-hati dalam menyebarkan dokumen elektronik mengingat saat ini ada regulasinya, yakni Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Agar masyarakat juga berhati-hati dalam menggunakan digital. Menggunakan perangkat digital. Menggunakan media sosial ataupun sistem pesan yang instan seperti WhatsApp," kata Rudiantara saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Bercermin dari Kasus Baiq Nuril, Sistem Hukum di Indonesia Belum Perhatikan Aspek Relasi Kuasa

Menurut dia, UU ITE tidak perlu direvisi atau ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah tertentu.

Alasannya, sudah ada aturan tentang perlindungan perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan perempuan.

Dia mengatakan, Kemenkominfo akan berupaya agar pasal dalam UU ITE tidak disalahartikan atau disalahgunakan.

Salah satu upayanya adalah dengan menjadi saksi ahli dalam setiap kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

"Diproses itu ada yang namanya memanggil saksi ahli. Saksi ahli itu adalah dari penyidik PNS. Kominfo mempunyai lebih dari 10 penyidik PNS. Biasanya Kementerian Kominfo yang dihadirkan," ujar Rudiantara.

Senjata bagi yang 'powerful'

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo, mengatakan pihaknya telah banyak menangani kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

Ia menilai, UU ITE lebih banyak merugikan rakyat kecil.

Baca juga: Ingatkan Presiden, MaPPI FHUI Sebut Grasi Tak Bisa Diberikan dalam Kasus Nuril

Baiq Nuril bukan satu-satunya yang menjadi korban dari UU tersebut. Hasto berpendapat, UU tersebut perlu segera direvisi atau dilakukan judicial review.

""Saya desak dilakukan revisi atau judicial review terhadap undang-undang ini karena dalam praktiknya ini banyak mencelakakan orang kecil," ujar Hasto.

Hasto mengatakan, ia pernah mendapatkan data bahwa pihak yang memanfaatkan UU ITE sebanyak 35 persen adalah pejabat dan 29 persen adalah profesional.

Sementara, sebagian besar yang menjadi korban adalah mereka yang awam terkait UU ITE ini.

"Artinya UU ITE ini memberi fasilitasi kepada elite," ujar Hasto.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Baiq Nuril, Muslim Tak Ngantor 4 Hari hingga Nuril Diperiksa Polisi

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Meutya Hafid juga setuju dengan hal itu. Dia mengakui bahwa Undang-Undang ITE kerap digunakan oleh orang yang punya kuasa lebih besar terhadap orang yang kekuasaanya lebih rendah.

Salah satunya terjadi dalam kasus Baiq Nuril.

"Memang sayangnya banyak digunakan orang powerful kepada orang powerless," ujar Meutya.

Meutya mengatakan, seharusnya ada sosialisasi lebih lanjut terkait penerapan UU ITE. Bukan hanya kepada masyarakat, melainkan juga pada penegak hukum yang menjalankan UU tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Nasional
Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Nasional
MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Nasional
Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Nasional
Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Nasional
Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.