Menkominfo Nilai Kasus Baiq Nuril Unik

Kompas.com - 25/11/2018, 22:12 WIB
Baiq Nuril datang ke Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/ Karnia SeptiaBaiq Nuril datang ke Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor, Jumat (23/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai, kasus yang menimpa Baiq Nuril cukup unik.

Sebab, kata Rudiantara, kebanyakan pihak yang menuntut menggunakan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) biasanya mendalilkan tuntutannya pada Pasal 27 Ayat 3 tentang pencemaran nama baik.

"Ini memang agak unik. Biasanya kasus yang terjadi itu lebih dari 100 yang kaitan dengan Undang-undang ITE. Kebanyakan 27 ayat 3 berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kalau ini kan 27 ayat 1," kata Rudiantara saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Baca juga: Jokowi: Saya Sangat Mendukung Baiq Nuril Mencari Keadilan

Rudiantara menambahkan, dari sekitar 100 kasus yang terkait dengan Undang-undang ITE, hanya dua hingga tiga kasus yang mendalilkan tuntutannya pada Pasal 27 Ayat 1 tentang kesusilaan.

Pasal tersebut berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Baca juga: 5 Fakta Baru Kasus Baiq Nuril, Muslim Tak Ngantor 4 Hari hingga Nuril Diperiksa Polisi

Ia menambahkan pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada proses hukum.

Rudiantara mengatakan sikap yang diambil Presiden Joko Widodo terkait kasus tersebut sudah tepat, yakni mendahulukan Peninjauan Kembali.

"Bapak Presiden juga kan sudah memberikan ruang. Artinya ya silakan diproses untuk upaya hukum luar biasa yaitu nanti PK. Itu dari sisi hukum. Biar lah proses hukum berjalan. Karena kan pemerintah juga tidak bisa intervensi. Itu kan yudikatif," ujar Rudiantara.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

Nasional
Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Satgas Covid-19: Swab Antigen Bisa Gantikan Rapid Test Antibodi

Nasional
Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Pegawai Ditahan KPK karena Kasus Proyek Jembatan, WIKA Hormati Proses Hukum

Nasional
Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Tersangka Pencabulan Remaja Jadi Plt Bupati Buton Utara, Ini Kata Komnas Perempuan

Nasional
Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Pesan Febri Diansyah untuk KPK: Bangun Komunikasi Dua Arah

Nasional
Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Pamit dari KPK, Febri Diansyah Harap Semangat Pegawai Tak Runtuh

Nasional
Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Kasus Covid-19 Naik 16,4 Persen Dalam Sepekan, Ini Rinciannya...

Nasional
Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Satgas Covid-19 Kecewa Masih Ada Kampanye Pilkada Timbulkan Kerumunan

Nasional
Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Instagram Pariwisata Vanuatu Diwarnai Komentar Rasisme, Ini Tanggapan Kemenlu

Nasional
Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Febri Diansyah: Independensi KPK Tidak Cukup dengan Satu Kalimat

Nasional
Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Gubernur Lemhanas: Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Nasional
Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Kontras Pertimbangkan Gugat Keppres Terkait Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan

Nasional
Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Nasional
Hasil Tes 'Swab' Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Hasil Tes "Swab" Seluruh Pimpinan dan Pegawai DKPP Negatif Covid-19

Nasional
Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Mundur dari KPK, Febri Diansyah Ungkap Pergulatan Batin Selama Setahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X