Khofifah Deklarasikan Dukungan Jokowi-Ma'ruf di Hong Kong

Kompas.com - 25/11/2018, 21:42 WIB
Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018). KOMPAS.com/Andi HartikGubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).

BEIJING, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden RI Joko Widodo/Ma'ruf Amin bersama ribuan tenaga kerja Indonesia di Hong Kong, Minggu (25/11/2018).

Dalam deklarasi yang digelar bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di lapangan Victoria Park itu, Khofifah ingin menjawab keraguan para pendukungnya selama ini.

"Deklarasi ini akan menjadi verifikasi bagi yang masih menanyakan ke mana arah dukungan Khofifah sehingga mereka bisa menyampaikan kepada keluarganya bahwa Khofifah bersama Jokowi. Saya dan JKSN akan terus berjuang menggalang dukungan untuk Jokowi/Kiai Ma'ruf," kata Khofifah dalam pesan tertulisnya seperti dikutip Antara.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegur Petani yang Kampanyekan Dirinya

Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU tersebut, deklarasi di taman yang menjadi tempat berkumpulnya para TKI saat libur akhir pekan tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau.

"Bahkan, mereka yang ngotot minta JKSN segera deklarasi di Hong Kong adalah para WNI. Mereka juga minta agar ada forum-forum khusus," ujar perempuan pertama yang bakal menjabat Gubernur Jatim mulai 2019 itu.

Ketua JKSN M. Roziqi mengaku terkesan dengan semangat dan antusiasme WNI yang bekerja di Hong Kong dan Makau dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01.

"Meskipun hujan, mereka tetap antusias. Kami melihat ada keikhlasan dan ketulusan untuk mendukung, membantu, dan memenangkan Pak Jokowi," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pendukungnya Belajar dari Kemenangan Trump dan Brexit

Menurut dia, dukungan para buruh migran tersebut berdasarkan penilaian objektif. Mereka merasakan kemudahan dalam bekerja di Hong Kong dengan adanya kebijakan pemerintahan Jokowi/Jusuf Kalla yang menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTLN) dan pajak bandara.

Dengan membentuk JKSN di Hong Kong dan Makau, Roziqi yakin pada Pemilu Presiden 2019, pasangan Jokowi/Ma'ruf bisa meraih suara hingga 80 persen dari kalangan buruh migran asal Indonesia yang bekerja di dua wilayah administrasi khusus (SAR) di bawah pemerintahan Cina itu.

"Kami menargetkan kemenangan 80 persen karena pada Pilpres 2014, Pak Jokowi menang 74 persen di Hong Kong-Makau," ujarnya.

Ia menilai Hong Kong dan Makau sangat strategis dalam mendulang suara untuk pasangan Jokowi/Ma'ruf.

Di kedua SAR itu terdapat sekitar 300.000 WNI yang mayoritas bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

"Mereka ini mayoritas anggota Muslimat NU yang kebetulan ketua umumnya (Khofifah) juga menjabat Ketua Dewan Pengarah JKSN sekaligus Calon Gubernur Jatim terpilih," kata Roziqi.

Baca tentang


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X