Kompas.com - 25/11/2018, 20:21 WIB
Konferensi pers Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKonferensi pers Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menilai, guru selalu menjadi sasaran empuk para politisi dalam hal mendulang suara.

Retno menjelaskan, para politisi membidik guru karena kemampuan atau pengaruh yang ia miliki kepada orang lain.

"Guru masih masuk dalam pusaran politik, guru memang 3,2 juta orang, tapi suara guru itu didukung suara murid," ujar Retno saat konferensi pers di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Minggu (25/11/2018).

"Jadi, guru-guru itu sebenarnya bisa langsung atau tidak langsung, di media massa, sehingga ini menjadi suara yang cukup strategis," sambung dia.

Baca juga: FSGI: Usulan Gaji Guru Rp 20 Juta Asal Bicara dan Tanpa Kalkulasi

Untuk menarik suara guru, para politisi mengumbar berbagai janji kampanye.

Ia mencontohkan soal gaji guru sebesar Rp 20 juta per bulan yang dilontarkan anggota salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, berdasarkan perhitungan FSGI, hal itu tidaklah rasional. Negara sekiranya harus menggelontorkan uang sebesar Rp 45 triliun per bulan untuk membayar gaji guru.

Baca juga: Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Hari Guru

Totalnya, dibutuhkan sekitar Rp 540 triliun untuk menggaji guru dalam satu tahun. Mereka pun mempertanyakan sumber dananya untuk membayar guru sebesar itu.

Selain itu, FSGI juga mempertanyakan guru dari golongan mana yang akan digaji dengan jumlah itu. Apakah guru yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau guru honorer, atau guru swasta.

Retno mengakui bahwa guru sebagai warga negara juga memiliki hak politk. Namun, FSGI mengimbau agar para guru, terutama di tingkat SMA, tidak mempublikasikan pilihan politiknya maupun membawanya ke lingkungan sekolah.

"Kita punya pilihan politik masing-masing, itu hak, tapi enggak perlu memengaruhi murid, karena yang bahaya ini guru sangat didengar oleh muridnya, jadi pilihan guru akan memengaruhi," terang dia.

FSGI juga meminta kepada para siswa untuk berani mengingatkan guru yang berkampanye di kelas.

Selain itu, murid juga diminta berani melaporkan hal itu kepada orangtua maupun pimpinan sekolah terkait pelanggaran etis tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.