Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Masyarakat Sumsel, Jokowi Jelaskan Kenapa Harga Sawit Rendah

Kompas.com - 25/11/2018, 17:01 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada masyarakat Sumatera Selatan terkait rendahnya harga jual kelapa sawit akhir-akhir ini yang mencapai Rp 700 per kilogram.

Penjelasan disampaikan Jokowi saat menghadiri acara evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2019.

Dalam acara yang digelar di Palembang, Minggu (25/11/2018) itu, hadir para kepala desa dan seluruh perangkat desa dari berbagai desa di Sumatera Selatan.

Jokowi mengaku, sangat menyadari bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang diandalkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, Jokowi ingin memberi pengertian kepada masyarakat bahwa urusan kelapa sawit bukanlah hal yang mudah dan bisa dikontrol penuh oleh pemerintah.

"Urusan sawit, CPO bukan urusan mudah. Tapi sebetulnya urusan bisnis, jualan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ekspor sawit ke Uni Eropa saat ini terhambat karena mereka juga kini tengah mengembangkan produk serupa lewat biji bunga matahari.

Sebagai solusinya, Jokowi mengaku sudah meminta China untuk membeli produk kelapa sawit lebih banyak.

"Saya minta Tiongkok beli lebih banyak. Saya minta tambahan. Ada tambahan 500.000 ton. Itu banyak sekali. Tapi belum memengaruhi harga pasar secara baik," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kebun kelapa sawit di Indonesia paling besar di dunia dengan luas 13 juta hektar.

Produksi tiap tahun 42 juta ton. Hal ini lah yang juga membuat harga sawit kian tergerus.

"Mengendalikan ini tidak mudah, karena ini perdagangan internasional. Oleh karena itu, tiga bulan ini saya sudah perintahkan agar (sawit) bisa dipakai untuk campuran solar," kata Jokowi.

Jika program biodiesel 20 persen (b20) berhasil, Jokowi meyakini hal ini bisa menaikkan harga kelapa sawit sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah.

"Tapi ini tidak bisa singkat, butuh waktu setahun," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com