Kepada Masyarakat Sumsel, Jokowi Jelaskan Kenapa Harga Sawit Rendah

Kompas.com - 25/11/2018, 17:01 WIB
Presiden Jokowi saat  menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dan Hari Pahlawan di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (22/11/2018). Biro Pers SetpresPresiden Jokowi saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 H dan Hari Pahlawan di Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kamis (22/11/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

PALEMBANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada masyarakat Sumatera Selatan terkait rendahnya harga jual kelapa sawit akhir-akhir ini yang mencapai Rp 700 per kilogram.

Penjelasan disampaikan Jokowi saat menghadiri acara evaluasi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi penggunaan dana desa tahun 2019.

Dalam acara yang digelar di Palembang, Minggu (25/11/2018) itu, hadir para kepala desa dan seluruh perangkat desa dari berbagai desa di Sumatera Selatan.

Jokowi mengaku, sangat menyadari bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang diandalkan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, Jokowi ingin memberi pengertian kepada masyarakat bahwa urusan kelapa sawit bukanlah hal yang mudah dan bisa dikontrol penuh oleh pemerintah.

"Urusan sawit, CPO bukan urusan mudah. Tapi sebetulnya urusan bisnis, jualan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ekspor sawit ke Uni Eropa saat ini terhambat karena mereka juga kini tengah mengembangkan produk serupa lewat biji bunga matahari.

Sebagai solusinya, Jokowi mengaku sudah meminta China untuk membeli produk kelapa sawit lebih banyak.

"Saya minta Tiongkok beli lebih banyak. Saya minta tambahan. Ada tambahan 500.000 ton. Itu banyak sekali. Tapi belum memengaruhi harga pasar secara baik," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kebun kelapa sawit di Indonesia paling besar di dunia dengan luas 13 juta hektar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Satgas Covid-19: Pemda Wajib Kembali Tutup Sekolah jika Kondisi Tak Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X