Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pendukungnya Belajar dari Kemenangan Trump dan Brexit

Kompas.com - 25/11/2018, 14:15 WIB
Ihsanuddin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

PALEMBANG, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo meminta pendukungnya untuk belajar dari kekalahan Hillary Clinton dari Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat 2016 lalu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Sumsel, di The Sultan Conventional Center, Palembang, Minggu (25/11/2018).

Usai melakukan pengukuhan, Jokowi lalu memberikan sambutan dihadapan ribuan kader parpol pendukungnya. Jokowi menceritakan kembali hasil survei sebelum pemungutan suara pilpres AS digelar.

"Semua survei menyatakan Hillary menang. Tak ada satu pun yang ngomong Trump menang," kata Jokowi.

"Tapi akhirnya apa? Akhirnya Hillary kalah, Trump menang," tambah dia.

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Elektabilitas di Sumsel Hanya 37 Persen

Jokowi mengatakan, fenomena tersebut menunjukkan bahwa saat ini lanskap politik sudah mulai berubah. Contoh lain, adalah fenomena british exit atau brexit.

Sebelum voting, menurut Jokowi, Perdana Menteri Inggris saat itu David Cameroon sangat optimis warganya tetap ingin berada dalam Uni Eropa. Namun hasilnya sebaliknya, mayoritas warga Inggris memilih keluar dari Uni Eropa.

Menurut Jokowi, perubahan lanskap politik yang cepat seperti ini bukan tidak mungkin juga terjadi di Indonesia.

"Ini yang harus diwaspadai," kata capres petahana ini.

Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin saat ini unggul di sejumlah survei dari rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Survei terbaru Litbang Kompas yang digelar pada 24 September-5 Oktober 2018 menunjukkan, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf mencapai 52,6 persen dalam Pilpres 2019. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat 32,7 persen.

Jokowi mengatakan, pendukungnya harus waspada karena bisa saja hasil survei ini berubah dalam waktu singkat.

"Tidak bisa lagi sekarang hanya pasang baliho. Tidak bisa. Karena ada perubahan seperti itu. Ada isu sedikit saja masyarakat goncang," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com