Kompas.com - 24/11/2018, 15:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian MaPPI Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dio Ashar Wicaksana menyebut, grasi Presiden tidak mungkin diberikan dalam kasus Baiq Nuril.

Pemberian grasi kepada Nuril, dinilai melanggar undang-undang dan berpotensi menjadi tindak penyimpangan hukum.

Hal itu dikarenakan grasi hanya bisa diberikan kepada orang yang dalam perkaranya dihukum di atas 2 tahun penjara, sementara Nuril, dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE, divonis 6 bulan penjara.

"Grasi tidak bisa untuk perkara di bawah 2 tahun. Ketika Presiden bilang misalnya dia mau kasih grasi itu sangat tidak mungkin. Itu berarti dia melakukan penyimpangan hukum yang sangat luar biasa," kata Dio dalam sebuah diskusi publik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Baca juga: Ada 53 Pertanyaan, Pemeriksaan Baiq Nuril Berlangsung Selama 9 Jam

Grasi adalah pengampunan dari Presiden berupa perubahan, peringanan atau penghapusan pelaksanaan pidana. Menurut UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi, putusan yang dapat dimohonkan untuk grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 tahun.

Dio melanjutkan, syarat seseorang dapat menerima grasi adalah mengakui dirinya bersalah. Sedangkan dalam kasus ini, Nuril merupakan korban yang tidak bersalah.

Namun demikian, Dio melihat adanya upaya dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung penyelesaian kasus Nuril, dengan menjanjikan grasi kepada yang bersangkutan. Tetapi, alih-alih memberikan grasi, Dio lebih menyarankan Presiden untuk memberikan amnesti.

Amnesti, dirasa menjadi langkah hukum yang tepat. Aturan, kata Dio, tak menyebutkan adanya pembatasan amnesti untuk perkara-perkara tertentu. Untuk itu, amnesti dinilai bisa diberikan pada banyak perkara, termasuk pada kasus yang menimpa Nuril.

"Kalau dia (Jokowi) berani grasi, berarti mestinya dia lebih berani lagi untuk amnesti. Karena kewenangannya lebih jelas," ujar Dio.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan mendukung proses hukum yang dihadapi Baiq Nuril. Jokowi berharap agar peninjauan kembali nantinya bisa memberikan keadilan bagi Nuril.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Nasional
Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Nasional
'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Nasional
Mengapa 'Presidential Threshold' Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?

Mengapa "Presidential Threshold" Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?

Nasional
Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

Kemenkes Bakal Perluas Pemeriksaan jika Kasus Cacar Monyet Terdeteksi di RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.